PMK 13/2025, PPN Ditanggung Pemerintah untuk Pembelian Rumah hingga Rp5 Miliar
Insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan kembali diberikan pada 2025 melalui PMK 13 Tahun 2025 yang berlaku sejak 4 Februari 2025, dengan cakupan penyerahan sepanjang tahun anggaran 2025 [1].
Objek insentif
- Rumah tapak dan satuan rumah susun dalam kondisi baru dan siap huni.
- Harga jual paling tinggi Rp5 miliar.
- Satu orang hanya dapat memanfaatkan insentif untuk satu unit hunian [2].
Besaran insentif
PPN DTP diberikan atas bagian harga jual sampai Rp2 miliar [2]:
| Periode penyerahan | Porsi PPN DTP |
|---|---|
| 1 Januari sampai 30 Juni 2025 | 100% |
| 1 Juli sampai 31 Desember 2025 | 50% |
Selebihnya dari Rp2 miliar tetap terutang PPN normal yang dibayar pembeli.
Contoh perhitungan
- Rumah Rp500 juta diserahkan Februari 2025: PPN 12% x 11/12 x Rp500 juta = Rp55 juta, seluruhnya ditanggung pemerintah [3].
- Rumah Rp5 miliar diserahkan Maret 2025: PPN DTP dihitung atas Rp2 miliar, yaitu Rp220 juta; PPN atas sisa Rp3 miliar dibayar pembeli [3].
Hal yang perlu diperhatikan
Porsi insentif ditentukan oleh waktu penyerahan unit, bukan waktu pemesanan atau pembayaran uang muka. Pengembang tetap wajib membuat faktur pajak dan melaporkan pemanfaatan insentif sesuai ketentuan PMK.
Saran praktis
- Pembeli: pastikan unit benar-benar baru dan siap huni, dan jadwal serah terima jatuh dalam periode insentif.
- Pengembang: susun ulang jadwal serah terima agar sebanyak mungkin unit diserahkan dalam periode 100%, dan siapkan dokumen pendukung sejak awal.