UU 1/2022 tentang HKPD Terbit, Pajak Hiburan Tertentu Ditetapkan 40–75%
Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) pada 5 Januari 2022 [1]. Undang-undang ini menggantikan rezim pajak daerah dalam UU 28/2009 dan sangat relevan bagi pelaku usaha pariwisata seperti di Bali.
Lahirnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
Lima jenis pajak daerah yang sebelumnya berdiri sendiri digabung menjadi satu, yaitu PBJT atas:
- Makanan dan/atau minuman (sebelumnya pajak restoran).
- Tenaga listrik (sebelumnya pajak penerangan jalan).
- Jasa perhotelan (sebelumnya pajak hotel).
- Jasa parkir.
- Jasa kesenian dan hiburan.
Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10% [1][2]. Di bawah UU 28/2009, batas atas tarif pajak hiburan secara umum mencapai 35%.
Tarif khusus 40–75%
Untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, UU HKPD menetapkan tarif paling rendah 40% dan paling tinggi 75% [1][2]. Besaran pastinya ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota melalui peraturan daerah.
Masa transisi dua tahun
Ketentuan pajak daerah dalam UU HKPD diberi masa transisi. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan perda pajaknya, dan pemungutan berdasarkan ketentuan baru efektif berlaku mulai 5 Januari 2024 [2].
Dampak bagi usaha di Bali
Bagi pengelola hotel dan restoran, batas tarif 10% relatif tidak mengubah praktik yang selama ini umum berlaku. Namun beach club, bar, kelab malam, dan usaha spa perlu memperhatikan perda kabupaten/kota masing-masing karena tarif minimal 40% berpengaruh besar pada harga jual. Status spa kemudian juga diuji di Mahkamah Konstitusi [3].
Saran praktis
Petakan setiap lini usaha ke kategori PBJT yang tepat, terutama bila satu lokasi menggabungkan restoran, bar, dan hiburan. Pisahkan tagihan per jenis layanan agar tarif yang dikenakan sesuai, dan pantau penerbitan perda di kabupaten/kota tempat usaha beroperasi.