Batas Bea Masuk Barang Kiriman Turun dari USD75 ke USD3
Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Perubahan paling disorot adalah turunnya ambang batas pembebasan bea masuk (de minimis) dari USD75 menjadi USD3 per kiriman, berlaku mulai 30 Januari 2020 [1].
Latar belakang
Pemerintah melihat lonjakan impor barang kiriman bernilai kecil melalui platform belanja online lintas negara. Batas USD75 dinilai dimanfaatkan dengan memecah pembelian menjadi beberapa kiriman, sehingga produk impor masuk tanpa bea dan menekan produk UMKM dalam negeri.
Pokok aturan
- Barang kiriman bernilai di atas USD3 dikenai bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
- Tarif bea masuk barang kiriman umumnya disederhanakan, sementara PPh Pasal 22 impor tidak dipungut untuk barang kiriman tertentu.
- Komoditas tertentu seperti tas, sepatu, dan produk tekstil dikenai tarif khusus yang lebih tinggi untuk melindungi industri dalam negeri.
Siapa yang terdampak?
Konsumen yang berbelanja dari luar negeri akan membayar biaya tambahan saat barang tiba. Sementara itu, pelaku usaha dalam negeri yang bersaing dengan produk impor murah mendapat ruang persaingan yang lebih setara.
Saran
Bagi reseller yang mengimpor stok lewat jasa kiriman, hitung ulang harga pokok dengan memasukkan bea masuk dan pajak impor. Untuk volume besar, impor melalui jalur umum dengan dokumen lengkap sering kali lebih efisien dan lebih pasti.