26 artikel tentang Bali, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
Pengrajin dan pelaku usaha kreatif Bali yang berjualan lewat marketplace kini bersinggungan dengan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Pelaku dengan omzet sampai Rp500 juta dapat mengajukan surat pernyataan.
2 menit baca
Memilih konsultan pajak di Bali berarti memeriksa izin, tingkat kewenangan, pemahaman pajak daerah, dan kejelasan lingkup kerja. Gunakan daftar periksa ini sebelum menandatangani kontrak.
2 menit baca
PT PMA di Bali menghadapi kewajiban pajak berlapis. Menurut kerangka PMK 55/2026, jasa konsultan untuk PMA ditangani konsultan pajak dengan izin tingkat C.
2 menit baca
Warung, homestay, penyewaan motor, dan jasa wisata kecil di Bali dapat memakai PPh final 0,5%. Pahami syarat, batas waktu pemanfaatan, dan kapan harus menjadi PKP.
2 menit baca
Perda Bali 2/2025 mengubah Perda 6/2023 dengan menambah pengecualian, insentif bagi pihak ketiga, dan sanksi administratif. Pungutan Rp150.000 itu terkumpul Rp318 miliar hingga akhir Oktober 2025.
2 menit baca
PMK 72/2025 memperluas PPh 21 DTP ke pekerja sektor pariwisata seperti hotel, vila, restoran, agen perjalanan, dan MICE dengan penghasilan sampai Rp10 juta per bulan untuk masa pajak Oktober sampai Desember 2025.
2 menit baca
Since 14 February 2024 foreign visitors to Bali pay a Rp150,000 levy under Provincial Regulation 6/2023, amended by Regulation 2/2025. This guide explains what it is, how it is paid and why it is not a national tax.
4 menit baca
Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 mengubah Perda 6/2023. Tarif tetap Rp150.000 per kunjungan, tetapi pengecualian, mekanisme pembayaran, kerja sama pemungutan, dan sanksi diperbarui. Berlaku 1 Juli 2025.
2 menit baca
Villa owners in Bali face three layers of tax: income tax on rental income, regional tax on accommodation services and annual land and building tax. Here is how each works and where foreign owners are caught out.
3 menit baca
Warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan menjadi subjek pajak dalam negeri. Pahami konsekuensi NPWP, SPT, dan penghasilan dari luar negeri.
2 menit baca
Pemilik vila di Bali menghadapi beberapa lapis pajak. Penghasilan sewa dikenai PPh final 10% dari bruto, sementara operasional akomodasi masuk PBJT dan kepemilikan lahan dikenai PBB-P2.
2 menit baca
Mahkamah Konstitusi memutus mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa kesehatan tradisional, sehingga tidak masuk kategori hiburan bertarif 40 sampai 75 persen. Gugatan atas tarif untuk diskotek hingga bar ditolak.
2 menit baca
Membeli atau memiliki properti di Bali berarti berurusan dengan pajak daerah kabupaten/kota. Berikut gambaran BPHTB, PBB-P2, dan pajak air tanah menurut contoh perda yang berlaku.
2 menit baca
Visa E33G memberi izin tinggal bagi pekerja jarak jauh untuk perusahaan luar negeri. Visa ini tidak mengatur status pajak, yang tetap ditentukan oleh aturan subjek pajak dalam negeri.
2 menit baca
Mulai 14 Februari 2024, wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dikenakan pungutan Rp150.000 per orang berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, dibayar secara elektronik melalui Love Bali.
2 menit baca
Kemendagri menerbitkan surat edaran pada 19 Januari 2024 yang menegaskan kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal atas pajak hiburan berdasarkan Pasal 101 UU HKPD. Pemerintah daerah di Bali termasuk yang menyiapkan keringanan.
2 menit baca
Tarif PBJT jasa hiburan tertentu sebesar 40 sampai 75 persen berdasarkan UU HKPD mulai diterapkan daerah pada awal 2024 dan memicu protes pelaku usaha, termasuk di Bali.
2 menit baca
Sejak UU HKPD, pajak hotel dan restoran digantikan PBJT dengan tarif paling tinggi 10%. Berikut cara kerjanya bagi pengusaha akomodasi dan kuliner di Bali.
2 menit baca
Provinsi Bali menetapkan Perda 6/2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, berlaku mulai 14 Februari 2024.
2 menit baca
PP 35/2023 mengatur ketentuan umum pajak daerah sebagai pelaksanaan UU HKPD. Pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan dilebur menjadi PBJT, dengan tarif khusus 40% hingga 75% untuk hiburan tertentu.
2 menit baca
Kanwil DJP Bali mencatat 907 wajib pajak mengikuti PPS dengan harta bersih diungkap Rp728,02 miliar dan PPh Rp81,97 miliar, sekaligus mengajak masyarakat memanfaatkan program sebelum 30 Juni 2022.
1 menit baca
PMK 70/PMK.03/2022 merinci makanan/minuman di restoran serta jasa perhotelan, hiburan, parkir, dan katering yang tidak dikenai PPN karena menjadi objek pajak daerah, berikut sejumlah pengecualian yang tetap kena PPN.
2 menit baca
PMK 71/PMK.03/2022 mengatur lima jasa kena pajak tertentu dengan PPN besaran tertentu, termasuk jasa biro perjalanan wisata dengan tarif efektif 1,1% dari jumlah tagihan sejak 1 April 2022.
2 menit baca
UU 1/2022 menyatukan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan menjadi PBJT dengan tarif maksimal 10%, kecuali diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40–75%.
2 menit baca
Pemerintah menyalurkan hibah pariwisata Rp3,3 triliun untuk daerah yang penerimaan pajak hotel dan restorannya anjlok. Bali memperoleh sekitar Rp1,1 triliun atau 33,9% dari total.
2 menit baca
Pemerintah daerah di Bali memberi kelonggaran pajak hotel dan restoran selama pandemi. Bentuknya beragam, mulai dari penundaan jatuh tempo, cicilan, hingga penghapusan sanksi administrasi.
2 menit baca
