Perppu Cipta Kerja Resmi Menjadi UU 6/2023, Klaster Pajak Tetap Berlaku

Pada 31 Maret 2023, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja resmi ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ^[1][2]. Perppu tersebut diterbitkan akhir 2022 setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan UU 11/2020 inkonstitusional bersyarat.

Mengapa penting bagi wajib pajak?

Klaster perpajakan Cipta Kerja sebelumnya menjadi dasar sejumlah kebijakan yang sudah dijalankan sejak 2021, seperti pembebasan PPh atas dividen dalam negeri yang diinvestasikan kembali dan penyesuaian sanksi administrasi. Ketika status UU 11/2020 dipersoalkan, muncul pertanyaan tentang kepastian hukum ketentuan pajak tersebut. Penetapan UU 6/2023 menjawab pertanyaan itu.

Undang-undang pajak yang diubah

Perppu Cipta Kerja, yang kini menjadi UU 6/2023, memuat perubahan terhadap tiga undang-undang pajak pusat ^[3]:

• UU PPh, antara lain terkait pengaturan subjek pajak dalam negeri dan luar negeri serta jenis penghasilan yang dikenai PPh Pasal 26.
• UU PPN, antara lain definisi penyerahan barang kena pajak dan ketentuan faktur pajak.
• UU KUP, antara lain ketentuan pembayaran pajak serta sanksi administrasi.

Ketentuan pajak dan retribusi daerah tidak diubah karena sudah diatur tersendiri dalam UU HKPD ^[3]. Rumusan klaster pajak juga diselaraskan dengan UU HPP yang terbit pada 2021.

Apa dampaknya dalam praktik?

Bagi sebagian besar wajib pajak, tidak ada perubahan mendadak dalam kewajiban sehari-hari. Aturan pelaksana yang sudah berjalan, misalnya PP 9/2021 dan peraturan menteri keuangan turunannya, tetap menjadi acuan sepanjang tidak bertentangan. Yang bertambah adalah kepastian: fasilitas seperti dividen yang diinvestasikan tidak lagi bergantung pada status hukum yang dipersoalkan.

Saran praktis

1. Pastikan rujukan dasar hukum dalam dokumen internal, misalnya kebijakan dividen atau SOP perpajakan, diperbarui ke UU 6/2023.
2. Bagi wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan pembebasan PPh dividen, tetap penuhi kewajiban pelaporan realisasi investasi.
3. Ikuti perkembangan pengujian undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi, karena putusan dapat memengaruhi pasal tertentu.

Sumber

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
2. Pasal.id, UU No. 6 Tahun 2023
3. Katadata, Daftar Aturan Pajak yang Direvisi Perppu Ciptaker