Perppu 1/2020, Tarif PPh Badan Turun Menjadi 22%
Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Selain kebijakan anggaran, Perppu ini memuat perubahan penting di bidang perpajakan [1].
Tarif PPh badan turun
- 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021.
- 20% mulai tahun pajak 2022.
- Perusahaan terbuka dengan saham beredar di bursa paling sedikit 40% dan syarat tertentu memperoleh tarif 3% lebih rendah.
Sebelumnya tarif PPh badan adalah 25%.
Pajak transaksi elektronik (PMSE)
Perppu ini juga menjadi dasar pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri, seperti layanan streaming dan aplikasi. Pedagang atau penyedia jasa luar negeri dapat ditunjuk untuk memungut PPN. Perppu juga membuka kemungkinan pengenaan PPh atau pajak transaksi elektronik bagi entitas luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan.
Perpanjangan jangka waktu
Perppu memberi kewenangan untuk memperpanjang batas waktu pengajuan dan penyelesaian hak serta kewajiban perpajakan selama masa pandemi.
Dampak bagi perusahaan
Turunnya tarif berdampak langsung pada penghitungan angsuran PPh 25 dan pajak tangguhan dalam laporan keuangan. Tim keuangan perlu mengukur ulang aset dan liabilitas pajak tangguhan menggunakan tarif yang berlaku saat aset atau liabilitas tersebut diperkirakan terealisasi.