Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#PPN#PPnBM#Regulasi

PMK 131/2024, PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 2 menit baca

Pada 31 Desember 2024, Menteri Keuangan menetapkan PMK 131/2024 yang mengatur pelaksanaan tarif PPN 12% mulai 1 Januari 2025 [1][2]. Isinya menjawab polemik panjang: tarif 12% secara efektif hanya dirasakan pada barang mewah.

Dua skema pengenaan

1. Barang mewah yang dikenai PPnBM. PPN dihitung 12% dikali harga jual atau nilai impor [3]. Kelompok ini mencakup kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM serta barang mewah lain, seperti hunian dengan harga sangat tinggi, pesawat udara pribadi, dan kapal pesiar [3].

2. Barang dan jasa lainnya. Tarifnya tetap 12%, tetapi dikalikan dengan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, penggantian, nilai impor, atau nilai ekspor [2]. Hasilnya, beban PPN efektif tetap 11%.

Contoh: jasa konsultasi senilai Rp100 juta. DPP nilai lain = 11/12 × Rp100 juta = Rp91.666.667. PPN = 12% × Rp91.666.667 = Rp11 juta, sama dengan tarif 11% sebelumnya.

Masa transisi barang mewah

Untuk penyerahan barang mewah pada 1 sampai 31 Januari 2025, PPN masih dihitung dengan DPP nilai lain 11/12 sehingga beban efektifnya 11% [3][4]. Tarif 12% atas harga jual penuh berlaku mulai 1 Februari 2025 [3]. Masa transisi ini memberi waktu bagi PKP untuk menyesuaikan sistem.

Dampak bagi faktur pajak

Karena DPP nilai lain dipakai untuk hampir semua penyerahan, faktur pajak sejak 2025 mencantumkan dua angka dasar: harga jual dan DPP nilai lain. PKP pembeli tetap mengkreditkan pajak masukan sesuai PPN yang tercantum dalam faktur, sehingga mekanisme pengkreditan tidak berubah.

Mengapa DPP nilai lain?

UU HPP menetapkan tarif PPN 12% paling lambat 1 Januari 2025. Dengan mekanisme DPP nilai lain, tarif dalam undang-undang tetap dijalankan, tetapi beban bagi sebagian besar barang dan jasa tidak berubah.

Saran praktis

  1. PKP perlu memperbarui sistem faktur agar mencantumkan DPP nilai lain 11/12 untuk barang dan jasa nonmewah.
  2. Penjual barang mewah perlu memisahkan penyerahan Januari 2025 (masa transisi) dan penyerahan sejak Februari 2025.
  3. Tinjau kembali faktur yang sudah terbit pada awal Januari 2025 bila ada kekeliruan tarif dan lakukan penggantian bila perlu.

Sumber

  1. PMK Nomor 131 Tahun 2024
  2. Pajak.com, Sri Mulyani tetapkan PMK 131/2024 tentang PPN 12 persen untuk barang mewah
  3. Antara, Kemenkeu rilis aturan PPN 12 persen hanya dikenakan terhadap barang mewah
  4. Antara, DJP berikan masa transisi penerapan PPN 12 persen

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.