PMK 44/2020 Perluas Insentif, UMKM Dapat PPh Final Ditanggung Pemerintah
Hanya sebulan setelah PMK 23/2020, pemerintah menerbitkan PMK 44/PMK.03/2020 yang menggantikannya dengan cakupan lebih luas. Jumlah klasifikasi lapangan usaha penerima insentif bertambah signifikan, mencakup sektor perdagangan, jasa, hingga pariwisata [1].
Insentif baru untuk UMKM
Pelaku UMKM yang membayar PPh final 0,5% berdasarkan PP 23/2018 memperoleh fasilitas PPh final ditanggung pemerintah. Artinya, UMKM tidak perlu menyetor PPh final selama periode insentif, dan pihak yang biasanya memotong pajak tidak melakukan pemotongan.
Syaratnya, UMKM harus memiliki Surat Keterangan PP 23 dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.
Insentif lain yang diperluas
- PPh 21 DTP untuk karyawan di lebih banyak sektor.
- Pembebasan PPh 22 impor.
- Pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%.
- Restitusi PPN dipercepat.
Pentingnya laporan realisasi
Banyak wajib pajak lupa menyampaikan laporan realisasi bulanan. Tanpa laporan tersebut, insentif dapat dianggap tidak dimanfaatkan dan pajak yang seharusnya ditanggung pemerintah berpotensi ditagih kembali. Jadwalkan pelaporan bersamaan dengan kewajiban bulanan lain agar tidak terlewat.