PER-1/PJ/2025, Masa Transisi Tiga Bulan untuk Faktur Pajak PPN 12%
Perubahan cara menghitung PPN melalui PMK 131/2024 diumumkan hanya beberapa jam sebelum tahun berganti. Banyak pengusaha kena pajak (PKP) tidak sempat memperbarui sistem penagihannya. Untuk itu, DJP menerbitkan PER-1/PJ/2025 tertanggal 3 Januari 2025 sebagai petunjuk teknis pembuatan faktur pajak [1].
Isi pokok masa transisi
Selama 1 Januari sampai 31 Maret 2025, faktur pajak atas penyerahan barang atau jasa selain barang mewah dianggap benar dan tidak dikenai sanksi apabila mencantumkan [2]:
- PPN sebesar 11% dikali harga jual; atau
- PPN sebesar 12% dikali harga jual.
Padahal, ketentuan yang seharusnya adalah 12% x 11/12 x harga jual. Dengan kata lain, faktur yang mencantumkan DPP penuh tetap diterima sebagai faktur yang benar, lengkap, dan jelas selama periode tersebut [2].
Bagaimana dengan PPN yang terlanjur dipungut 12%?
Bila PKP terlanjur memungut 12% dari harga jual atas barang nonmewah, selisihnya merupakan kelebihan pungutan yang perlu diselesaikan dengan pembeli sesuai mekanisme yang diatur DJP. Komunikasi dengan pelanggan menjadi kunci agar tidak terjadi sengketa harga [1].
Perhatikan kode transaksi
Setelah sistem diperbarui, faktur atas penyerahan nonmewah dengan DPP 11/12 harus menggunakan kode transaksi yang sesuai di Coretax. Kesalahan kode dapat membuat faktur tidak sesuai dengan perlakuan PPN yang seharusnya [3].
Saran praktis
- Gunakan masa transisi untuk memperbarui sistem penagihan, bukan sebagai alasan menunda.
- Pastikan per 1 April 2025 seluruh faktur barang nonmewah sudah memakai DPP 11/12.
- Rekonsiliasi PPN keluaran Januari sampai Maret 2025 dengan pembukuan penjualan agar selisih mudah ditelusuri saat pemeriksaan.