PER-12/PJ/2026 Hapus Skema Delta dalam Pembetulan SPT
Mulai 1 Oktober 2026, PER-12/PJ/2026 mengganti skema delta dengan skema replace dalam pembetulan SPT. SPT pembetulan kini memuat nilai lengkap yang menggantikan SPT sebelumnya.
2 menit baca
21 artikel tentang PPh 21, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
Mulai 1 Oktober 2026, PER-12/PJ/2026 mengganti skema delta dengan skema replace dalam pembetulan SPT. SPT pembetulan kini memuat nilai lengkap yang menggantikan SPT sebelumnya.
2 menit baca
Melalui PENG-21/PJ/2026, DJP memperpanjang batas pelaporan SPT Masa PPh 21 masa Desember 2025 dari 20 Januari menjadi 28 Februari 2026 tanpa sanksi administrasi, seiring masa transisi Coretax.
2 menit baca
PMK 105/2025 memberikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sepanjang 2026 bagi pekerja berpenghasilan sampai Rp10 juta per bulan di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, serta pariwisata.
2 menit baca
PMK 72/2025 memperluas PPh 21 DTP ke pekerja sektor pariwisata seperti hotel, vila, restoran, agen perjalanan, dan MICE dengan penghasilan sampai Rp10 juta per bulan untuk masa pajak Oktober sampai Desember 2025.
2 menit baca
PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenai PPh orang pribadi. Nilainya Rp54 juta per tahun untuk wajib pajak lajang, ditambah Rp4,5 juta bagi yang kawin dan setiap tanggungan, maksimal tiga.
1 menit baca
TER adalah tarif efektif rata-rata untuk memotong PPh Pasal 21 bulanan sejak 2024. Penghasilan bruto langsung dikalikan tarif, lalu pada masa pajak terakhir dihitung ulang dengan tarif Pasal 17.
1 menit baca
Fasilitas kantor dan pemberian dalam bentuk barang atau jasa kepada pegawai: mana yang kena PPh 21, mana yang dikecualikan, dan cara menilainya.
2 menit baca
Pekerja industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, serta kulit dengan penghasilan bruto hingga Rp10 juta per bulan mendapat PPh 21 DTP untuk masa pajak Januari sampai Desember 2025.
1 menit baca
Langkah menghitung PPh Pasal 21 pegawai tetap dengan tarif efektif rata-rata (TER) untuk Januari sampai November, lalu penyesuaian di Desember, disertai contoh hitung yang bisa Anda tiru.
3 menit baca
Pemerintah mengumumkan paket stimulus pada 16 Desember 2024, antara lain perpanjangan PPh final 0,5 persen UMKM orang pribadi hingga 2025, PPh 21 DTP bagi pekerja padat karya, dan PPN DTP rumah sepanjang 2025.
2 menit baca
Pegawai mendapati potongan PPh 21 pada bulan penerimaan THR 2024 lebih besar akibat skema TER. DJP menjelaskan total pajak setahun tidak berubah karena dihitung ulang pada bulan Desember.
2 menit baca
Since January 2024 Indonesian employers withhold employee income tax using effective average rates (TER). Learn how the monthly TER and the December true-up work, and what it means for expatriates.
3 menit baca
DJP menerbitkan PER-2/PJ/2024 yang mengatur bentuk bukti potong PPh 21/26 dan SPT Masa PPh 21/26 baru melalui aplikasi e-Bupot 21/26, berlaku sejak masa pajak Januari 2024.
2 menit baca
Mulai 1 Januari 2024 pemotongan PPh 21 bulanan pegawai menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Simak kategori A, B, C dan penghitungan ulang di bulan Desember.
2 menit baca
PMK 168/2023 menggantikan PMK 252/2008 sebagai petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21/26, mengatur penerapan TER, tarif bagi bukan pegawai, pengurangan zakat, dan kewajiban mengembalikan kelebihan potong.
2 menit baca
PP 58/2023 memperkenalkan tarif efektif rata-rata (TER) untuk pemotongan PPh 21 mulai 1 Januari 2024. Perhitungan bulanan menjadi lebih sederhana tanpa menambah beban pajak setahun.
2 menit baca
PMK 66/2023 merinci natura dan kenikmatan yang tidak dikenai PPh beserta batasannya, mulai dari bingkisan non-hari raya Rp3 juta per tahun hingga fasilitas olahraga Rp1,5 juta per tahun. Pemotongan oleh pemberi kerja dimulai 1 Juli 2023.
2 menit baca
Sejak tahun pajak 2023, fasilitas dan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima pegawai diperlakukan sebagai penghasilan, sesuai UU HPP dan PP 55/2022. Rincian pengecualian menunggu aturan menteri keuangan.
2 menit baca
Sejak tahun pajak 2022, lapisan tarif 5% berlaku untuk penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta dan muncul lapisan 35% untuk di atas Rp5 miliar. Penghasilan 2021 tetap memakai lapisan lama.
2 menit baca
PMK 82/2021 memperpanjang lima insentif pajak, termasuk PPh 21 DTP untuk karyawan di 1.189 bidang usaha dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%, hingga masa pajak Desember 2021.
1 menit baca
Pemerintah memberi empat insentif pajak untuk menahan dampak pandemi: PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%, dan restitusi PPN dipercepat.
1 menit baca