PMK 49/2026, PPN Transaksi Digital Luar Negeri Dipungut Lewat SPP-TDLN
Pemerintah menerbitkan PMK Nomor 49 Tahun 2026 tentang tata cara pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). PMK ini berlaku 20 Juli 2026, sementara sistemnya mulai beroperasi 25 September 2026 [2][3].
Latar belakang
Selama ini PPN atas produk digital luar negeri dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk DJP. Namun masih ada transaksi yang merupakan objek PPN tetapi belum terjangkau, karena penjualnya belum ditunjuk sebagai pemungut [1].
Bukan pajak baru
SPP-TDLN tidak menciptakan jenis pajak baru dan tidak mengubah tarif. Sistem ini hanya menjadi saluran pemungutan atas objek yang memang sudah terutang PPN, yaitu barang tidak berwujud dan jasa digital dari luar daerah pabean yang dimanfaatkan di dalam negeri [1].
Siapa yang memungut
Pemungutan dilakukan oleh pihak lain berupa bank dan lembaga selain bank penyelenggara instrumen pembayaran, setelah menyelesaikan pengembangan sistem dan uji interkoneksi dengan SPP-TDLN. Pada tahap awal, peserta yang bergabung antara lain bank BUMN dan LinkAja, sementara bank swasta dan penyedia lainnya bergabung bertahap [1][2].
Mekanisme
- PPN dihitung 11/111 dari nilai pembayaran yang sudah termasuk PPN.
- Penyedia pembayaran mengirim data transaksi untuk dikonfirmasi sebelum otorisasi pembayaran.
- PPN disetor paling lambat 7 hari sejak konfirmasi transaksi, dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN.
- Dokumen tagihan, seperti lembar tagihan kartu, dapat dipersamakan dengan faktur pajak [1].
Contoh transaksi
Yang dimaksud antara lain langganan perangkat lunak, layanan komputasi awan, iklan digital, dan layanan hiburan dari penyedia luar negeri yang dibayar menggunakan instrumen pembayaran dalam negeri, sepanjang PPN-nya belum dipungut oleh pelaku PMSE yang ditunjuk.
Tidak ada pungutan ganda
Transaksi yang PPN-nya sudah dipungut oleh pelaku PMSE yang ditunjuk tidak dipungut lagi melalui SPP-TDLN. Satu transaksi hanya melalui satu mekanisme [2].
Saran praktis
- Bagi perusahaan yang berlangganan layanan digital luar negeri, simpan tagihan kartu yang mencantumkan PPN sebagai dokumen pendukung.
- Bila perusahaan sudah menyetor PPN jasa luar negeri secara mandiri, periksa agar tidak terjadi setoran ganda dengan pungutan melalui SPP-TDLN.