11 artikel tentang KUP, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
Denda keterlambatan lapor SPT bersifat tetap, sedangkan bunga keterlambatan bayar mengikuti suku bunga acuan dan berubah setiap bulan. Berikut cara menghitungnya, lengkap dengan contoh.
3 menit baca
PMK 55/2026 berlaku 24 Agustus 2026 dan menggantikan PMK 111/2014 jo. PMK 175/2022, dengan sertifikat kompetensi baru, cooling-off lima tahun bagi mantan pegawai Kemenkeu, kendali mutu kantor konsultan, dan laporan tahunan yang lebih rinci.
2 menit baca
SE-8/PJ/2026 menyatukan empat surat edaran lama menjadi pedoman pengawasan berbasis risiko, dengan Komite Kepatuhan, tiga jenis penelitian kepatuhan, serta pemanfaatan web scraping dan remote sensing.
2 menit baca
PMK 28/2026 yang berlaku 1 Mei 2026 menata ulang pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak kriteria tertentu, PKP persyaratan tertentu, dan PKP berisiko rendah.
2 menit baca
PMK 111/2025 berlaku 1 Januari 2026 dan menata ulang pengawasan kepatuhan wajib pajak, termasuk kewenangan DJP mengirim SP2DK kepada pihak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.
2 menit baca
DJP menghapus sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan sejumlah jenis pajak selama masa transisi Coretax, selama dilunasi atau dilaporkan sebelum batas waktu relaksasi.
1 menit baca
PMK 15/2025 berlaku 14 Februari 2025, menggantikan PMK 17/2013 dan membagi pemeriksaan menjadi tiga jenis dengan batas waktu 5 bulan, 3 bulan, dan 1 bulan.
1 menit baca
PMK 81/2024 menjadi dasar hukum sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) mulai 1 Januari 2025, termasuk penyeragaman setor pajak tanggal 15, lapor SPT Masa 20 hari setelah akhir masa, dan deposit pajak.
2 menit baca
Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja ditetapkan menjadi UU 6/2023 pada 31 Maret 2023. Ketentuan perpajakan di dalamnya, yang mengubah UU KUP, PPh, dan PPN, kini memiliki kepastian sebagai undang-undang.
2 menit baca
DPR mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN naik menjadi 11% pada 2022, lapisan baru PPh orang pribadi 35%, NIK menjadi NPWP, hingga Program Pengungkapan Sukarela.
1 menit baca
DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja yang memuat perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, antara lain pembebasan pajak dividen yang diinvestasikan kembali dan sanksi bunga berbasis suku bunga acuan.
1 menit baca
