PPN Besaran Tertentu 2022, Kendaraan Bekas, Hasil Pertanian, dan Membangun Sendiri
UU HPP memperkenalkan skema PPN besaran tertentu untuk transaksi yang sulit dihitung pajak masukannya. Bersamaan dengan berlakunya tarif PPN 11% pada 1 April 2022, pemerintah menerbitkan sejumlah PMK yang menetapkan besaran tersebut [1].
Kendaraan bermotor bekas (PMK 65/2022)
PKP pedagang kendaraan bermotor bekas memungut PPN sebesar 10% dari tarif PPN dikali harga jual, sehingga tarif efektifnya 1,1% sejak 1 April 2022 [1][2]. Contohnya, penjualan mobil bekas seharga Rp100 juta terutang PPN Rp1,1 juta [3]. PMK ini mencabut PMK 79/2010 yang sebelumnya mengatur hal serupa.
Barang hasil pertanian tertentu (PMK 64/2022)
PKP yang menyerahkan barang hasil pertanian tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran PMK dapat memungut PPN dengan besaran tertentu 1,1% dari harga jual [1].
Kegiatan membangun sendiri (PMK 61/2022)
PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) dihitung sebesar 20% dari tarif PPN dikali dasar pengenaan pajak, sehingga menjadi 2,2% dengan tarif 11%. DPP-nya adalah biaya yang dikeluarkan untuk membangun di setiap masa pajak, tidak termasuk biaya perolehan tanah [1]. Pengertian KMS juga mencakup:
- pembangunan yang menambah luas bangunan yang sudah ada; dan
- pembangunan oleh pihak lain (kontraktor) yang PPN-nya tidak dipungut oleh pihak tersebut.
Relevansi bagi pemilik properti
Ketentuan KMS kerap luput dari perhatian orang pribadi yang membangun rumah tinggal atau vila sendiri tanpa kontraktor PKP, termasuk di daerah wisata seperti Bali. Kewajiban PPN KMS berlaku sepanjang bangunan memenuhi kriteria dalam PMK.
Saran praktis
Pedagang mobil bekas dan pengepul hasil pertanian yang sudah PKP sebaiknya mempertimbangkan skema besaran tertentu karena lebih sederhana. Bagi yang membangun gedung sendiri, catat seluruh biaya pembangunan per bulan dan cek apakah bangunan memenuhi kriteria KMS sebelum pekerjaan dimulai.