PMK 130/2020, Ketentuan Baru Tax Holiday Industri Pionir
Kementerian Keuangan memperbarui aturan pemberian fasilitas pengurangan PPh badan atau tax holiday melalui PMK 130/PMK.010/2020. Aturan ini menggantikan PMK 150/PMK.010/2018 yang terbit pada November 2018 dan mulai berlaku pada 9 Oktober 2020 [1][2].
Pokok perubahan
Kewenangan beralih ke BKPM. Keputusan pemberian tax holiday kini diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Keuangan, sejalan dengan penyederhanaan perizinan berusaha [2].
Kewajiban realisasi investasi. Penerima fasilitas wajib mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat satu tahun setelah keputusan pemberian fasilitas diterbitkan [2][3].
Rincian industri pionir. Cakupan industri pionir tetap meliputi 18 kelompok, sementara rincian bidang usaha dan produknya ditetapkan oleh BKPM.
Syarat tetap. Rencana penanaman modal baru minimal Rp100 miliar, dan wajib pajak belum pernah menerima fasilitas tax allowance, investment allowance, atau fasilitas PPh di kawasan ekonomi khusus [2].
Perluasan untuk proyek strategis
PMK 130/2020 juga memberikan kelonggaran bagi wajib pajak yang mendapat penugasan pemerintah dalam rangka percepatan proyek strategis nasional, sehingga lebih banyak proyek infrastruktur dapat mengakses fasilitas ini.
Tax holiday atau tax allowance?
Tax holiday cocok untuk investasi besar di industri pionir dengan jangka waktu pengembalian panjang. Investasi yang tidak memenuhi kriteria pionir dapat mempertimbangkan tax allowance berdasarkan PP 78/2019.
Saran praktis
- Pastikan KBLI dan produk yang dihasilkan tercantum dalam rincian industri pionir sebelum mengajukan permohonan melalui OSS.
- Susun jadwal realisasi investasi yang realistis, karena batas satu tahun kini menjadi syarat.
- Siapkan sistem pembukuan yang memisahkan penghasilan dari kegiatan yang mendapat fasilitas dan yang tidak.