PMK 15/2025 Tata Ulang Pemeriksaan Pajak, Ada Pemeriksaan Lengkap, Terfokus, dan Spesifik
Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 15 Tahun 2025 tentang tata cara pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, berlaku mulai 14 Februari 2025 [1][2].
Aturan lama yang dicabut
Sebelumnya, ketentuan pemeriksaan tersebar di beberapa aturan. PMK 15/2025 mencabut PMK 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan, PMK 256/PMK.03/2014 tentang pemeriksaan dan penelitian PBB, serta ketentuan pemeriksaan dalam PMK 18/PMK.03/2021 [2].
Tiga jenis pemeriksaan
| Jenis | Cakupan | Jangka waktu |
|---|---|---|
| Pemeriksaan Lengkap | Seluruh pos dalam SPT | paling lama 5 bulan |
| Pemeriksaan Terfokus | Pos tertentu yang berisiko | paling lama 3 bulan |
| Pemeriksaan Spesifik | Satu atau beberapa pos dengan indikator tertentu | paling lama 1 bulan |
Jangka waktu dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak sampai penyampaian hasil pemeriksaan [3]. Untuk pemeriksaan spesifik dengan indikator tertentu, tahapan pengujian dan pelaporannya dibatasi lebih singkat lagi.
Perubahan lain
Pemberitaan mencatat aturan baru ini juga menghapus ketentuan terkait kuesioner pemeriksaan yang sebelumnya dikenal dalam aturan lama [4]. Pemeriksaan sektor hulu migas dalam kerangka kontrak bagi hasil tetap diatur tersendiri [3].
Apa artinya bagi wajib pajak?
Pemeriksaan yang lebih singkat berarti waktu untuk menyiapkan dokumen juga lebih pendek. Wajib pajak yang menerima surat pemberitahuan pemeriksaan, terutama pemeriksaan terfokus atau spesifik, harus mampu menyerahkan buku, catatan, dan dokumen pendukung dengan cepat.
Saran praktis
- Rapikan arsip transaksi per tahun pajak, termasuk kontrak, faktur, bukti potong, dan rekonsiliasi.
- Siapkan dokumentasi penentuan harga transfer bagi grup usaha yang memiliki transaksi afiliasi.
- Saat menerima surat pemberitahuan pemeriksaan, catat jenis pemeriksaan dan tenggatnya, lalu manfaatkan hak untuk menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan.