Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#Coretax#KUP#Administrasi Pajak#Regulasi

PMK 81/2024, Aturan Pelaksanaan Coretax dan Jatuh Tempo Pajak Baru

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 2 menit baca

Menteri Keuangan menetapkan PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan pada 14 Oktober 2024. PMK ini diundangkan 18 Oktober 2024 dan berlaku 1 Januari 2025 [2][3]. Regulasi ini sering disebut "PMK omnibus" karena berdampak pada 42 peraturan yang sebelumnya berlaku [2][3].

Latar belakang

PMK 81/2024 menjadi dasar hukum penerapan hasil penataan ulang proses bisnis perpajakan di sistem baru yang dikenal sebagai Coretax [2]. Cakupannya luas: pendaftaran, pembayaran, pelaporan SPT, faktur, bukti potong, hingga pendaftaran objek PBB.

Perubahan penting bagi wajib pajak

  1. Jatuh tempo setor diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya untuk berbagai jenis pajak masa [2].
  2. SPT Masa dilaporkan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak [1].
  3. Bila jatuh tempo bertepatan dengan hari libur nasional, hari Sabtu/Minggu, atau cuti bersama, batas waktunya bergeser ke hari kerja berikutnya [1].
  4. Deposit pajak: wajib pajak dapat menyetor dana lebih dahulu untuk kemudian dipakai membayar kewajiban pajak, sehingga mengurangi risiko terlambat bayar [2].
  5. Satu kode billing dapat digunakan untuk lebih dari satu jenis setoran pajak [2].
  6. Permohonan fasilitas PPh tertentu tidak perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal sepanjang kriteria terpenuhi [2].
  7. SPT prepopulated lebih luas karena bukti potong dibuat di Coretax, mencakup PPh 21, 15, 22, 23, 25, dan PPh final Pasal 4 ayat (2) [2].
  8. Registrasi dapat dilakukan di KPP mana pun dan tersedia akun wajib pajak di portal DJP [2].

Masa adaptasi

Karena perubahan ini menyentuh hampir seluruh proses administrasi, wajib pajak perlu waktu untuk beradaptasi. DJP menyiapkan aturan turunan sebagai petunjuk pelaksanaan PMK ini, sehingga detail teknis seperti format bukti potong dan SPT Masa akan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan direktur jenderal [2].

Saran praktis

  1. Ubah kalender kepatuhan internal perusahaan sesuai jatuh tempo baru yang berlaku mulai masa Januari 2025.
  2. Tunjuk penanggung jawab (PIC) akun Coretax dan siapkan sertifikat elektronik sejak awal.
  3. Pelajari fitur deposit pajak untuk perusahaan dengan banyak kewajiban setor setiap bulan.

Sumber

  1. PMK Nomor 81 Tahun 2024
  2. DJP, Siaran Pers SP-40/2024 Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksanaan Coretax
  3. Hukumonline, Menkeu terbitkan PMK omnibus perpajakan, 42 regulasi dibatalkan

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.