16 artikel tentang PPh Badan, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
Tax review adalah pemeriksaan internal atas kepatuhan pajak untuk menemukan selisih sebelum otoritas menemukannya. Simak tahapannya, dokumen yang disiapkan, dan skema pembetulan SPT replace sejak 1 Oktober 2026.
3 menit baca
Penggabungan, pengambilalihan, dan pembubaran perusahaan membawa konsekuensi pajak atas harta, kerugian fiskal, dan NPWP. Pahami cakupan telaah pajak, dokumen yang disiapkan, serta tahapan dan risikonya.
3 menit baca
PER-6/PJ/2026 berlaku 4 Mei 2026 dan mengatur teknis pemberitahuan, pelaporan SPT GloBE, DMTT, UTPR, serta GloBE Information Return bagi grup multinasional sebagai pelaksanaan PMK 136/2024.
2 menit baca
KEP-71/PJ/2026 menghapus sanksi keterlambatan lapor SPT Tahunan PPh badan tahun pajak 2025 dan keterlambatan bayar PPh 29 sepanjang dilakukan paling lambat 31 Mei 2026.
2 menit baca
Perusahaan yang bertransaksi dengan pihak afiliasi wajib membuktikan harga wajar. Simak batas kewajiban Master File dan Local File, enam tahapan menurut PMK 172/2023, tenggat penyusunan, dan risikonya.
3 menit baca
Tax planning adalah upaya legal mengatur kewajiban pajak lewat ketentuan dan fasilitas yang tersedia. Pelajari ruang lingkup, waktu yang tepat di awal tahun buku, dokumen, tahapan, dan batas antara perencanaan dan penghindaran.
3 menit baca
PMK 136/2024 menerapkan pajak minimum global 15 persen bagi grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta euro, melalui mekanisme IIR dan DMTT mulai tahun pajak 2025 serta UTPR mulai 2026.
2 menit baca
PMK 172/2023 mengodifikasi aturan transfer pricing, termasuk tahapan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dokumentasi, MAP, dan APA, serta menggantikan PMK 213/2016, PMK 49/2019, dan PMK 22/2020.
2 menit baca
PMK 130/2020 menggantikan PMK 150/2018 tentang tax holiday. Kewenangan pemberian beralih ke BKPM, dan penerima wajib mulai merealisasikan investasi paling lambat satu tahun setelah keputusan terbit.
2 menit baca
PP 30/2020 mengatur syarat perseroan terbuka untuk memperoleh tarif PPh badan 3% lebih rendah, antara lain minimal 40% saham beredar di bursa dan dimiliki minimal 300 pihak.
1 menit baca
DPR menyetujui Perppu 1/2020 menjadi undang-undang. UU 2/2020 memberi kepastian hukum bagi penurunan tarif PPh badan dan pemajakan transaksi elektronik.
1 menit baca
Perppu 1/2020 menurunkan tarif PPh badan menjadi 22% untuk 2020–2021 dan 20% mulai 2022, serta memperkenalkan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
1 menit baca
PP 78/2019 menggantikan PP 18/2015 sebagai dasar tax allowance. Ada empat bentuk fasilitas, cakupan bidang usaha diperluas, dan permohonan diajukan melalui sistem OSS.
2 menit baca
PMK 128/PMK.010/2019 mengatur syarat dan tata cara pengurangan penghasilan bruto hingga 200% atas biaya kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan pembelajaran.
1 menit baca
Pemerintah mengumumkan rencana omnibus law perpajakan yang mencakup penurunan tarif PPh badan secara bertahap dan pembebasan pajak atas dividen dalam negeri yang diinvestasikan kembali.
1 menit baca
PP 45/2019 memberi pengurangan penghasilan bruto hingga 200% untuk kegiatan vokasi dan hingga 300% untuk penelitian dan pengembangan, serta insentif investasi padat karya.
1 menit baca
