PMK 68/2022, Transaksi Aset Kripto Dikenai PPN dan PPh Final Mulai 1 Mei 2022
Pemerintah resmi memajaki transaksi aset kripto melalui PMK 68/PMK.03/2022 yang ditetapkan pada 30 Maret 2022 dan berlaku mulai 1 Mei 2022 [1][3]. Aturan ini menjadi kepastian hukum pertama bagi investor dan pedagang kripto di Indonesia.
Kripto dipandang sebagai barang
Dalam PMK ini, aset kripto bukan mata uang atau surat berharga, melainkan barang berupa hak dan kepentingan dalam bentuk digital. Karena itu, penyerahannya diperlakukan sebagai penyerahan barang kena pajak tidak berwujud [2].
PPN atas transaksi kripto
Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (exchanger) ditunjuk sebagai pemungut PPN dengan besaran tertentu:
- 1% dari tarif PPN x nilai transaksi bila exchanger terdaftar sebagai pedagang fisik aset kripto (PFAK) di Bappebti, atau 0,11% dengan tarif 11%.
- 2% dari tarif PPN x nilai transaksi bila exchanger bukan PFAK, atau 0,22% [2].
Jasa penyediaan sarana transaksi (jasa exchange dan dompet elektronik) dikenai PPN dengan mekanisme umum. Jasa mining dikenai PPN besaran tertentu 10% dari tarif PPN x nilai kripto yang diterima penambang [2].
PPh Pasal 22 final
| Pihak | Tarif |
|---|---|
| Penjual melalui PFAK | 0,1% dari nilai transaksi |
| Penjual melalui exchanger bukan PFAK | 0,2% dari nilai transaksi |
| Penambang (miner) | 0,1% dari nilai transaksi |
Penghasilan exchanger dari jasa penyelenggaraan perdagangan tetap dikenai PPh dengan tarif umum [2].
Saran praktis
Investor sebaiknya bertransaksi melalui exchanger yang terdaftar di Bappebti agar tarif yang dikenakan lebih rendah. Simpan bukti pungut dari exchanger dan laporkan saldo aset kripto pada daftar harta SPT Tahunan. Karena PPh bersifat final, keuntungan atau kerugian transaksi tidak lagi dihitung ulang dalam SPT, tetapi kepemilikan aset tetap wajib dilaporkan.