Rencana Omnibus Law Perpajakan, PPh Badan Akan Turun Bertahap
Pemerintah mengumumkan rencana penyusunan omnibus law perpajakan, satu undang-undang yang sekaligus mengubah sejumlah ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, dan UU PPN. Tujuannya meningkatkan daya saing investasi dan menyederhanakan aturan [1].
Poin-poin yang direncanakan
- Penurunan tarif PPh badan dari 25% secara bertahap menuju 20%.
- Pembebasan PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri bila diinvestasikan kembali di Indonesia.
- Perubahan rezim pajak orang pribadi dari basis domisili ke basis teritorial untuk WNA dan WNI yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari.
- Relaksasi sanksi administrasi agar wajib pajak terdorong membetulkan SPT secara sukarela.
- Pengkreditan pajak masukan yang lebih fleksibel bagi Pengusaha Kena Pajak.
Dampak bagi dunia usaha
Bila terealisasi, penurunan tarif PPh badan akan langsung mengurangi beban pajak perusahaan yang memiliki laba. Namun, perusahaan sebaiknya tidak langsung mengubah proyeksi keuangan sebelum undang-undangnya disahkan dan aturan pelaksananya terbit.
Yang bisa dilakukan sekarang
Lakukan pemetaan sederhana: berapa laba fiskal Anda, berapa dividen yang dibagikan, dan apakah ada rencana ekspansi. Data ini akan memudahkan penghitungan dampak begitu aturan final ditetapkan.