8 artikel tentang PBJT, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
PBJT adalah pajak kabupaten atau kota atas konsumsi barang dan jasa tertentu seperti makanan, hotel, parkir, listrik, dan hiburan. Tarif umumnya maksimal 10 persen, dan hiburan tertentu 40 sampai 75 persen.
1 menit baca
Villa owners in Bali face three layers of tax: income tax on rental income, regional tax on accommodation services and annual land and building tax. Here is how each works and where foreign owners are caught out.
3 menit baca
Mahkamah Konstitusi memutus mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa kesehatan tradisional, sehingga tidak masuk kategori hiburan bertarif 40 sampai 75 persen. Gugatan atas tarif untuk diskotek hingga bar ditolak.
2 menit baca
Kemendagri menerbitkan surat edaran pada 19 Januari 2024 yang menegaskan kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal atas pajak hiburan berdasarkan Pasal 101 UU HKPD. Pemerintah daerah di Bali termasuk yang menyiapkan keringanan.
2 menit baca
Tarif PBJT jasa hiburan tertentu sebesar 40 sampai 75 persen berdasarkan UU HKPD mulai diterapkan daerah pada awal 2024 dan memicu protes pelaku usaha, termasuk di Bali.
2 menit baca
Sejak UU HKPD, pajak hotel dan restoran digantikan PBJT dengan tarif paling tinggi 10%. Berikut cara kerjanya bagi pengusaha akomodasi dan kuliner di Bali.
2 menit baca
PP 35/2023 mengatur ketentuan umum pajak daerah sebagai pelaksanaan UU HKPD. Pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan dilebur menjadi PBJT, dengan tarif khusus 40% hingga 75% untuk hiburan tertentu.
2 menit baca
UU 1/2022 menyatukan pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan menjadi PBJT dengan tarif maksimal 10%, kecuali diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sebesar 40–75%.
2 menit baca
