Beranda TentangLayananLokasiArtikelKalender PajakKontak Jadwalkan Konsultasi

#PPh Badan#Insentif Pajak#Regulasi

PP 45/2019 Terbit, Super Deduction hingga 300% untuk Riset dan Vokasi

Oleh Dipublikasikan: Diperbarui: 1 menit baca

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 yang mengubah PP 94/2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak. Aturan ini memperkenalkan fasilitas yang populer disebut super deduction, yaitu pengurangan penghasilan bruto melebihi biaya yang benar-benar dikeluarkan [1].

Tiga fasilitas utama

1. Kegiatan vokasi. Wajib pajak badan yang menyelenggarakan praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran untuk membina SDM berbasis kompetensi dapat mengurangkan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari biaya yang dikeluarkan.

2. Penelitian dan pengembangan (litbang). Kegiatan litbang tertentu di Indonesia dapat menjadi pengurang penghasilan bruto paling tinggi 300% dari biaya yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu.

3. Investasi padat karya. Wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di bidang industri padat karya tertentu dapat memperoleh pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari jumlah penanaman modal, yang dibebankan dalam beberapa tahun.

Mengapa ini penting?

Biaya pelatihan dan riset sebelumnya hanya dapat dibebankan sebesar nilai yang dikeluarkan (100%). Dengan super deduction, perusahaan yang benar-benar berinvestasi pada SDM dan inovasi memperoleh penghematan pajak tambahan.

Hal yang perlu diperhatikan

Fasilitas ini tidak otomatis. Rincian syarat, jenis kegiatan, dan prosedur pengajuan diatur dalam peraturan menteri keuangan turunan. Perusahaan perlu:

  • Memastikan kegiatan masuk kategori yang diatur.
  • Menyimpan bukti biaya dan dokumentasi kegiatan secara lengkap.
  • Melaporkan pemanfaatan fasilitas sesuai prosedur.

Tanpa dokumentasi yang memadai, pembebanan biaya melebihi 100% berisiko dikoreksi saat pemeriksaan.

Sumber

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019
  2. Situs resmi Direktorat Jenderal Pajak

Sandra TjanKonsultan pajak di Jakarta & Bali (Brevet A·B·C, USKP). Artikel ini merangkum regulasi beserta sumber resminya dan bukan merupakan nasihat pajak individual.