PMK 61/2024, PPN DTP Rumah 100 Persen Kembali Berlaku hingga Desember 2024

Pemerintah memperbesar kembali insentif PPN rumah melalui PMK 61/2024, yang menyesuaikan (mengubah) ketentuan PMK 7/2024 dan diundangkan serta berlaku pada 19 September 2024 ^[2]. Sebelumnya, berdasarkan PMK 7/2024, insentif untuk paruh kedua 2024 hanya 50%.

Apa yang berubah?

PMK 61/2024 memberikan tambahan insentif sehingga PPN DTP menjadi 100% untuk penyerahan 1 September sampai 31 Desember 2024 ^[2][3]. Untuk penyerahan Juli dan Agustus 2024, skema 50% berdasarkan PMK 7/2024 tetap berlaku.

Syarat utama

• Harga jual rumah tapak atau satuan rumah susun paling banyak Rp5 miliar ^[2].
• Insentif diberikan atas PPN terutang dari bagian DPP sampai dengan Rp2 miliar ^[3].
• Rumah harus baru dan diserahkan dalam kondisi siap huni ^[2].

Tujuan kebijakan

Perpanjangan insentif dimaksudkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan menstimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan, yang memiliki efek berganda pada industri bahan bangunan dan tenaga kerja ^[3].

Bagaimana dengan Juli dan Agustus 2024?

Penyerahan pada Juli dan Agustus 2024 tetap hanya mendapat insentif 50% karena PMK 61/2024 tidak berlaku surut untuk dua bulan tersebut. Pembeli dan pengembang yang serah terimanya jatuh pada periode itu perlu memperhitungkan PPN terutang secara benar.

Hubungan dengan PMK 7/2024

PMK 61/2024 tidak mencabut PMK 7/2024, melainkan menyesuaikan atau mengubahnya dengan insentif tambahan untuk penyerahan September sampai Desember 2024. Artinya, ketentuan administratif seperti kewajiban pembuatan faktur dan pelaporan realisasi PPN DTP tetap mengacu pada kerangka yang sama, dengan penyesuaian besaran insentif untuk penyerahan sejak 1 September 2024.

Implikasi bagi pengembang dan pembeli

Bagi pengembang, periode September sampai Desember menjadi waktu yang tepat untuk mempercepat serah terima unit siap huni. Bagi pembeli, penghematan PPN dapat cukup signifikan. Untuk rumah seharga Rp2 miliar, PPN 11% yang biasanya sekitar Rp220 juta sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Saran praktis

1. Pastikan berita acara serah terima ditandatangani dalam periode 1 September sampai 31 Desember 2024.
2. Pengembang perlu menyesuaikan faktur pajak sesuai ketentuan PPN DTP terbaru dan melaporkan realisasinya.
3. Pembeli sebaiknya meminta rincian perhitungan PPN DTP dalam dokumen jual beli.

Sumber

1. PMK Nomor 61 Tahun 2024
2. Pajak.com, PMK 61/2024 insentif PPN DTP pembelian rumah diperpanjang hingga akhir tahun
3. Bisnis.com, Resmi! PPN DTP 100% perumahan berlaku hingga Desember 2024