PP 78/2019 Perbarui Tax Allowance, Pengajuan Lewat OSS
Pada 12 November 2019 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu, yang lebih dikenal sebagai tax allowance. PP ini menggantikan PP 18/2015 sebagaimana telah diubah dengan PP 9/2016 [1][3].
Empat bentuk fasilitas
Wajib pajak badan yang memenuhi syarat dapat memperoleh [2]:
- Pengurangan penghasilan neto 30% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah untuk kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 tahun (5% per tahun).
- Penyusutan dan amortisasi dipercepat.
- Tarif PPh atas dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri sebesar 10%, atau lebih rendah bila diatur dalam P3B.
- Kompensasi kerugian lebih lama, lebih dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
Cakupan lebih luas
PP 78/2019 mencakup 166 bidang usaha tertentu ditambah 17 bidang usaha di daerah tertentu, termasuk sejumlah bidang usaha baru [2][3]. Perluasan ini dimaksudkan agar fasilitas lebih tepat sasaran untuk industri yang ingin didorong pemerintah.
Prosedur melalui OSS
Permohonan diajukan melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebelum saat mulai produksi komersial. Aturan teknisnya kemudian ditetapkan dalam PMK 96/PMK.010/2020 [2].
Perbedaan dengan tax holiday
Tax allowance tidak membebaskan PPh badan, melainkan mengurangi basis pajak dan memperbaiki arus kas. Fasilitas ini cocok bagi investasi padat modal yang tidak memenuhi kriteria industri pionir untuk tax holiday.
Saran praktis
- Cocokkan KBLI rencana usaha dengan lampiran PP sebelum menyusun studi kelayakan.
- Siapkan daftar rinci aktiva tetap yang akan diinvestasikan, karena nilai inilah dasar pengurangan 30%.
- Pantau kewajiban pelaporan realisasi setelah fasilitas diberikan. Ketidakpatuhan dapat berujung pada pencabutan fasilitas.