8 artikel tentang E-Commerce, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
Pengrajin dan pelaku usaha kreatif Bali yang berjualan lewat marketplace kini bersinggungan dengan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Pelaku dengan omzet sampai Rp500 juta dapat mengajukan surat pernyataan.
2 menit baca
Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak tanggal 24 September 2026, Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada mulai memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri sejak 1 Oktober 2026, sesuai PMK 37/2025.
2 menit baca
Rencana pemungutan PPh 22 oleh marketplace berdasarkan PMK 37/2025 yang semula disebut mulai Februari 2026 ditunda. Menkeu Purbaya mengaitkannya dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi 6%.
2 menit baca
PMK 37/2025 berlaku 14 Juli 2025. Marketplace yang memenuhi kriteria dapat ditunjuk memungut PPh 22 sebesar 0,5% dari omzet pedagang dalam negeri. Pedagang orang pribadi beromzet sampai Rp500 juta dapat menyampaikan surat pernyataan agar tidak dipungut.
2 menit baca
PMK 96/2023 memperluas daftar barang kiriman yang dikenai tarif bea masuk umum dan mewajibkan PPMSE dengan lebih dari 1.000 kiriman impor per tahun bermitra dengan DJBC. Berlaku dipercepat mulai 17 Oktober 2023.
2 menit baca
Mulai 30 Januari 2020, barang kiriman dari luar negeri bernilai di atas USD3 dikenai bea masuk dan pajak impor. Ini yang perlu diketahui pembeli dan reseller.
1 menit baca
PMK 199/PMK.010/2019 menurunkan ambang batas pembebasan bea masuk barang kiriman dari USD75 menjadi USD3 per kiriman, berlaku mulai 30 Januari 2020.
1 menit baca
Menteri Keuangan mencabut PMK 210/2018 tentang perlakuan perpajakan transaksi e-commerce sebelum aturan itu berlaku pada 1 April 2019. Apa artinya bagi pedagang online?
1 menit baca
