10 artikel tentang Pariwisata, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
PMK 105/2025 memberikan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah sepanjang 2026 bagi pekerja berpenghasilan sampai Rp10 juta per bulan di industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit, serta pariwisata.
2 menit baca
Perda Bali 2/2025 mengubah Perda 6/2023 dengan menambah pengecualian, insentif bagi pihak ketiga, dan sanksi administratif. Pungutan Rp150.000 itu terkumpul Rp318 miliar hingga akhir Oktober 2025.
2 menit baca
PMK 72/2025 memperluas PPh 21 DTP ke pekerja sektor pariwisata seperti hotel, vila, restoran, agen perjalanan, dan MICE dengan penghasilan sampai Rp10 juta per bulan untuk masa pajak Oktober sampai Desember 2025.
2 menit baca
Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2025 mengubah Perda 6/2023. Tarif tetap Rp150.000 per kunjungan, tetapi pengecualian, mekanisme pembayaran, kerja sama pemungutan, dan sanksi diperbarui. Berlaku 1 Juli 2025.
2 menit baca
Mahkamah Konstitusi memutus mandi uap/spa sebagai bagian dari jasa kesehatan tradisional, sehingga tidak masuk kategori hiburan bertarif 40 sampai 75 persen. Gugatan atas tarif untuk diskotek hingga bar ditolak.
2 menit baca
Mulai 14 Februari 2024, wisatawan asing yang berkunjung ke Bali dikenakan pungutan Rp150.000 per orang berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, dibayar secara elektronik melalui Love Bali.
2 menit baca
Provinsi Bali menetapkan Perda 6/2023 tentang pungutan bagi wisatawan asing sebesar Rp150.000 per orang untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali, berlaku mulai 14 Februari 2024.
2 menit baca
PMK 71/PMK.03/2022 mengatur lima jasa kena pajak tertentu dengan PPN besaran tertentu, termasuk jasa biro perjalanan wisata dengan tarif efektif 1,1% dari jumlah tagihan sejak 1 April 2022.
2 menit baca
Pemerintah menyalurkan hibah pariwisata Rp3,3 triliun untuk daerah yang penerimaan pajak hotel dan restorannya anjlok. Bali memperoleh sekitar Rp1,1 triliun atau 33,9% dari total.
2 menit baca
Pemerintah daerah di Bali memberi kelonggaran pajak hotel dan restoran selama pandemi. Bentuknya beragam, mulai dari penundaan jatuh tempo, cicilan, hingga penghapusan sanksi administrasi.
2 menit baca
