PMK 48/2020, Layanan Digital Luar Negeri Dikenai PPN 10% Mulai 1 Juli
Kementerian Keuangan menerbitkan PMK 48/PMK.03/2020 tentang tata cara penunjukan pemungut, pemungutan, dan penyetoran PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan ini berlaku mulai 1 Juli 2020 [1].
Siapa yang memungut?
Pelaku usaha PMSE luar negeri, baik pedagang, penyedia jasa, maupun penyelenggara platform, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Kriterianya antara lain nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia atau jumlah traffic yang melampaui batas tertentu.
Berapa tarifnya?
PPN sebesar 10% dari harga yang dibayar pembeli. PPN ini dicantumkan dalam tagihan atau bukti pungutan dan disetor pemungut ke kas negara.
Contoh layanan yang terdampak
Langganan streaming film dan musik, aplikasi dan game digital, layanan cloud, serta perangkat lunak berlangganan dari penyedia luar negeri.
Bagi pelanggan bisnis
Perusahaan yang berlangganan layanan digital luar negeri sebelumnya wajib menyetor sendiri PPN atas pemanfaatan jasa luar negeri. Dengan pemungutan oleh PMSE, simpan bukti pungutan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, karena PPN yang dipungut dapat dikreditkan sesuai ketentuan bila digunakan untuk kegiatan usaha.