PMK 55/2026 Rombak Aturan Konsultan Pajak dan Kuasa Wajib Pajak
Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 55 Tahun 2026 tentang konsultan pajak dan pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak. Aturan ini berlaku 24 Agustus 2026 dan menggantikan PMK 111/PMK.03/2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 175/2022 [2][3].
Perubahan utama
Sertifikat kompetensi. Selain sertifikat ujian profesi, calon konsultan kini memerlukan Surat Keterangan Kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan Kementerian Keuangan. Sertifikat ini berlaku tiga tahun dan diperbarui melalui uji penyegaran [1].
Tingkatan A, B, dan C. Jenjang sertifikat tetap dipertahankan, tetapi tidak lagi harus ditempuh secara berurutan.
Pengawasan profesi. Pembinaan dan pengawasan konsultan pajak beralih ke Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
Cooling-off lima tahun. Mantan pegawai Kementerian Keuangan baru dapat mengajukan izin praktik lima tahun setelah berhenti atau pensiun. Pemohon juga wajib mengungkap hubungan keluarga dengan pejabat terkait kebijakan perpajakan [1].
Kendali mutu. Kantor konsultan pajak wajib memiliki sistem pengendalian mutu sebagai syarat operasional [1].
PPL. Target satuan kredit pendidikan profesional berkelanjutan tetap 20 SKP untuk sertifikat A, 30 SKP untuk B, dan 45 SKP untuk C setiap tahun [1].
Laporan tahunan lebih rinci. Laporan tahunan konsultan kini memuat daftar jasa yang diberikan, periode penugasan, hingga imbalan jasa [1].
Kuasa non-konsultan. Pengawasan juga mencakup pihak lain yang bertindak sebagai kuasa wajib pajak, bukan hanya konsultan bersertifikat, serta memperketat larangan dan sanksi, misalnya atas pemberian informasi menyesatkan [1].
Apa artinya bagi wajib pajak
Bagi pengguna jasa, aturan ini memperkuat perlindungan. Wajib pajak berhak memastikan kuasanya memiliki izin praktik yang berlaku dan memenuhi kewajiban kendali mutu.
Saran praktis
- Sebelum menunjuk kuasa, minta nomor izin praktik dan periksa keabsahannya.
- Buat surat penugasan tertulis yang menjelaskan ruang lingkup, periode, dan imbalan jasa, karena informasi ini kini menjadi bagian dari laporan tahunan konsultan.
- Pastikan surat kuasa khusus diperbarui sesuai format terbaru bila diperlukan dalam pemeriksaan atau keberatan.