SE-8/PJ/2026, Pedoman Baru Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Pada 15 Juli 2026, DJP menerbitkan Surat Edaran SE-8/PJ/2026 sebagai pedoman bagi pegawai DJP dalam melaksanakan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Pedoman ini diselaraskan dengan PMK 111/2025 dan implementasi Coretax ^[1][2].

Empat surat edaran digabung

SE-8/PJ/2026 menggantikan SE-14/PJ/2019 tentang ekstensifikasi, SE-11/PJ/2020 tentang pengumpulan data lapangan, SE-05/PJ/2022 tentang pengawasan kepatuhan, dan SE-9/PJ/2023 tentang tindak lanjut data konkret ^[1].

Pengawasan berbasis risiko

Pengawasan disusun berdasarkan analisis risiko. Komite Kepatuhan dibentuk di tingkat pusat, kantor wilayah, dan kantor pelayanan untuk menyusun daftar prioritas pengawasan dan strategi tahunan ^[1].

Tiga sasaran pengawasan

1. Wajib pajak terdaftar, melalui permintaan penjelasan atas data (P2DK), konseling, dan imbauan.
2. Wajib pajak belum terdaftar, melalui ekstensifikasi dan pengujian syarat subjektif dan objektif.
3. Pengawasan kewilayahan, melalui kegiatan pengumpulan data berbasis wilayah, analisis, dan operasi khusus ^[1].

Tiga jenis penelitian kepatuhan

• Komprehensif, mencakup seluruh jenis pajak dan analisis bisnis secara menyeluruh.
• Sederhana, dengan ruang lingkup terbatas pada jenis pajak tertentu.
• Otomatis, berbasis sistem untuk periode tertentu ^[1].

Sumber data yang makin beragam

Selain visitasi, canvassing, dan pengamatan langsung, DJP dapat memanfaatkan jejaring informasi, teknologi remote sensing, web scraping, dan informasi media. Artinya, aktivitas usaha yang terlihat di internet, termasuk media sosial dan situs pemesanan, serta perubahan fisik lahan dan bangunan dapat menjadi bahan pengujian ^[1].

Apa artinya bagi wajib pajak

Surat edaran ini merupakan pedoman internal DJP, sehingga tidak menambah kewajiban baru bagi wajib pajak. Namun pedoman ini menunjukkan cara DJP memilih dan menguji wajib pajak.

Saran praktis

• Pastikan informasi publik usaha, seperti jumlah kamar, harga, dan ulasan di platform pemesanan, konsisten dengan omzet yang dilaporkan. Hal ini sangat relevan bagi usaha vila dan akomodasi di Bali.
• Lengkapi data properti dan aset dalam SPT, karena citra satelit dan data lapangan dapat dicocokkan.
• Tanggapi SP2DK secara tertulis dan didukung dokumen dalam batas waktu yang ditentukan.

Sumber

1. Pajakku, SE-8/PJ/2026: Aturan Baru Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
2. DDTCNews, Jangan Terlewat, Simak Aturan Baru yang Terbit Sepanjang Juli 2026