Tarif PPN Naik Menjadi 11% Mulai 1 April 2022
Mulai 1 April 2022, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) resmi naik dari 10% menjadi 11% sebagaimana diamanatkan UU HPP [1]. UU yang sama menjadwalkan kenaikan berikutnya menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025, dengan ruang bagi pemerintah untuk mengubah tarif dalam rentang 5% hingga 15% melalui peraturan pemerintah.
Apa yang berubah bagi PKP
- Faktur pajak. Tarif mengikuti saat terutangnya PPN. Penyerahan yang terjadi sejak 1 April 2022 dikenai 11%, sedangkan penyerahan sebelumnya tetap 10% [3].
- Aplikasi e-Faktur. DJP menyesuaikan aplikasi agar dapat menghitung tarif baru; PKP perlu memastikan sistem penagihan internalnya juga sudah diperbarui.
- Kontrak berjalan. Kontrak dengan harga "termasuk PPN" perlu ditinjau karena porsi PPN di dalamnya berubah.
Aturan turunan sekaligus terbit
Bersamaan dengan kenaikan tarif, Kementerian Keuangan menerbitkan 14 PMK turunan UU HPP, antara lain mengenai PPN besaran tertentu, PPN atas aset kripto dan teknologi finansial, PPN PMSE dengan tarif 11%, serta kriteria barang dan jasa yang bukan objek PPN [2].
Fasilitas tetap ada
UU HPP mengalihkan sejumlah barang dan jasa, seperti barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, dari kategori bukan objek PPN menjadi objek PPN yang dibebaskan. Dalam praktiknya, konsumen tetap tidak menanggung PPN atas kelompok tersebut [1].
Saran praktis
Perbarui daftar harga dan template invoice, lalu komunikasikan perubahan kepada pelanggan sebelum tagihan diterbitkan. Untuk transaksi yang melewati 1 April 2022, cermati saat penyerahan atau pembayaran uang muka karena menentukan tarif yang dipakai. Bagi PKP yang memakai skema besaran tertentu, periksa PMK terkait karena tarif efektifnya ikut berubah.