PMK 3/2022, Insentif Pajak Pandemi Diperpanjang Terbatas hingga Juni 2022
Menteri Keuangan menetapkan PMK 3/PMK.03/2022 pada 25 Januari 2022 sebagai kelanjutan insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19 [1]. Berbeda dengan 2020–2021, cakupan insentif tahun ini jauh lebih sempit seiring pemulihan ekonomi.
Insentif yang dilanjutkan sampai Juni 2022
- Pembebasan PPh Pasal 22 impor bagi wajib pajak dengan klasifikasi lapangan usaha tertentu.
- Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria.
- PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah untuk program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI).
Ketiganya berlaku untuk masa pajak Januari sampai Juni 2022 [1][3].
Insentif yang tidak dilanjutkan
Insentif PPh Pasal 21 DTP bagi karyawan dan PPh final UMKM DTP tidak diperpanjang pada 2022 [2]. Artinya, sejak masa Januari 2022 pemberi kerja kembali memotong PPh Pasal 21 secara normal, dan pelaku UMKM kembali menyetor PPh final 0,5% sendiri atau melalui pemotong/pemungut.
Laporan realisasi 2021
Pemberi kerja atau wajib pajak yang belum menyampaikan laporan realisasi insentif masa Januari–Desember 2021, seperti PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, atau PPh final jasa konstruksi DTP, diberi kesempatan menyampaikannya paling lambat 31 Maret 2022 [3].
Saran praktis
Periksa apakah klasifikasi lapangan usaha (KLU) Anda termasuk dalam lampiran PMK sebelum memanfaatkan pembebasan PPh 22 impor atau pengurangan angsuran PPh 25. Sampaikan laporan realisasi setiap bulan sesuai ketentuan, karena insentif tanpa laporan berisiko ditagih kembali. Bagi karyawan, perhatikan bahwa gaji bersih dapat sedikit berkurang setelah PPh 21 DTP berakhir.