PMK 8/2024, PPN Mobil dan Bus Listrik Kembali Ditanggung Pemerintah

Pemerintah kembali memberikan insentif pajak untuk kendaraan listrik melalui PMK 8/2024 tentang PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat dan bus tertentu untuk tahun anggaran 2024. PMK ini berlaku sejak 15 Februari 2024 ^[1][2].

Besaran insentif

• Mobil listrik dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%: PPN DTP sebesar 10% dari harga jual ^[2].
• Bus listrik dengan TKDN minimal 40%: PPN DTP sebesar 10% dari harga jual ^[2].
• Bus listrik dengan TKDN 20% sampai kurang dari 40%: PPN DTP sebesar 5% dari harga jual ^[2].

Dengan tarif PPN 11% yang berlaku saat itu, pembeli mobil listrik yang memenuhi syarat praktis hanya menanggung PPN sekitar 1% dari harga jual.

Syarat TKDN menjadi kunci

Insentif hanya diberikan bila kendaraan memenuhi kriteria TKDN yang ditetapkan. Mobil listrik dengan TKDN di bawah 40% tidak mendapatkan PPN DTP ^[3]. Karena itu, konsumen dan dealer perlu memastikan model kendaraan termasuk dalam daftar yang memenuhi syarat.

Tidak berlaku otomatis untuk semua kendaraan listrik

Insentif ini terbatas pada mobil dan bus listrik berbasis baterai yang memenuhi syarat dalam PMK. Kendaraan listrik yang diimpor utuh atau tidak memenuhi kriteria TKDN tidak termasuk dalam skema PPN DTP ini ^[3].

Dampak terhadap pasar

Insentif PPN DTP membuat harga mobil listrik produksi dalam negeri lebih bersaing dengan kendaraan berbahan bakar minyak di segmen yang sama. Kebijakan ini sekaligus mendorong produsen meningkatkan kandungan lokal agar produknya memenuhi syarat TKDN. Bagi perusahaan yang berencana memperbarui armada operasional, insentif ini dapat menurunkan biaya perolehan aset secara berarti.

Administrasi bagi PKP penjual

Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan kendaraan wajib membuat faktur pajak dengan keterangan PPN DTP sesuai ketentuan dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN. Kesalahan pengisian faktur dapat membuat insentif tidak diakui.

Saran praktis

1. Bagi pembeli, minta konfirmasi tertulis dari dealer bahwa unit yang dibeli memenuhi kriteria TKDN untuk insentif.
2. Bagi dealer dan produsen, pastikan sertifikat TKDN masih berlaku pada saat penyerahan.
3. Perhatikan masa berlaku insentif karena PPN DTP terikat pada tahun anggaran tertentu.

Sumber

1. PMK Nomor 8 Tahun 2024
2. Antara, Pemerintah terbitkan PMK 8/2024 terkait insentif PPN DTP atas kendaraan listrik
3. DDTCNews, TKDN tak sampai 40 persen, PPN mobil listrik tak ditanggung pemerintah