15 artikel tentang UU HPP, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 13 November 2024, Menteri Keuangan menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan dijalankan sesuai amanat UU HPP mulai 1 Januari 2025.
2 menit baca
Sejak tahun pajak 2023, fasilitas dan imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diterima pegawai diperlakukan sebagai penghasilan, sesuai UU HPP dan PP 55/2022. Rincian pengecualian menunggu aturan menteri keuangan.
2 menit baca
PP 55/2022 berlaku 20 Desember 2022 dan mengatur ulang PPh final UMKM 0,5%, omzet sampai Rp500 juta bagi orang pribadi yang tidak dikenai PPh, pemotongan PPh atas natura mulai 2023, hingga zakat dan sumbangan keagamaan.
2 menit baca
PPS ditutup 30 Juni 2022 dengan 247.918 peserta, 308.059 surat keterangan, PPh Rp61,01 triliun, dan harta bersih diungkap Rp594,82 triliun.
1 menit baca
Pajak karbon yang diamanatkan UU HPP berlaku 1 April 2022 dan sempat dijadwalkan ulang ke 1 Juli 2022 kembali ditunda karena aturan teknis dan kesiapan ekosistem belum rampung.
1 menit baca
Sesuai UU HPP, tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022. Tarif 12% dijadwalkan paling lambat 1 Januari 2025. Berikut dampaknya bagi PKP dan konsumen.
2 menit baca
PMK 61, 64, dan 65 Tahun 2022 menetapkan PPN besaran tertentu, antara lain 1,1% untuk kendaraan bermotor bekas dan hasil pertanian tertentu, serta 20% dari tarif PPN untuk kegiatan membangun sendiri.
2 menit baca
PMK 71/PMK.03/2022 mengatur lima jasa kena pajak tertentu dengan PPN besaran tertentu, termasuk jasa biro perjalanan wisata dengan tarif efektif 1,1% dari jumlah tagihan sejak 1 April 2022.
2 menit baca
Sejak tahun pajak 2022, lapisan tarif 5% berlaku untuk penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta dan muncul lapisan 35% untuk di atas Rp5 miliar. Penghasilan 2021 tetap memakai lapisan lama.
2 menit baca
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) berjalan 1 Januari–30 Juni 2022. PMK 196/PMK.03/2021 mengatur syarat, dokumen, dan cara menyampaikan SPPH secara elektronik.
2 menit baca
UU HPP memperkenalkan pajak karbon dengan tarif paling rendah Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen, yang direncanakan pertama kali dikenakan pada PLTU batu bara.
1 menit baca
UU HPP mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh final 0,5%.
1 menit baca
UU HPP mengatur Program Pengungkapan Sukarela pada 1 Januari–30 Juni 2022 dengan dua skema kebijakan dan tarif PPh final antara 6% dan 18%.
1 menit baca
UU HPP memperlebar lapisan tarif 5% menjadi Rp60 juta dan menambah lapisan 35% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar, berlaku mulai tahun pajak 2022.
1 menit baca
DPR mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN naik menjadi 11% pada 2022, lapisan baru PPh orang pribadi 35%, NIK menjadi NPWP, hingga Program Pengungkapan Sukarela.
1 menit baca
