PER-2/PJ/2024, Pemotong PPh 21/26 Beralih ke e-Bupot 21/26

Seiring berlakunya skema TER, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PER-2/PJ/2024 pada 19 Januari 2024. Peraturan ini mengatur bentuk dan tata cara pembuatan bukti potong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, serta bentuk, isi, dan tata cara penyampaian SPT Masa PPh 21/26 ^[1]. Ketentuannya berlaku sejak masa pajak Januari 2024 ^[2].

e-Bupot 21/26 sebagai sarana utama

PER-2/PJ/2024 menetapkan aplikasi e-Bupot 21/26 sebagai sarana untuk membuat bukti potong dan SPT Masa PPh 21/26 dalam bentuk dokumen elektronik ^[2]. Bukti potong kini juga dibedakan antara bukti potong bulanan untuk pegawai tetap dan bukti potong tahunan yang dibuat pada masa pajak terakhir.

Siapa yang wajib memakai format elektronik?

Pemotong pajak wajib menggunakan bukti potong dan SPT Masa elektronik apabila dalam satu masa pajak ^[2]:

• membuat lebih dari 20 bukti potong PPh 21 tidak final atau PPh 26;
• membuat lebih dari 20 bukti potong PPh 21 final;
• membuat lebih dari 20 bukti potong PPh 21 bulanan atau bukti potong bagi pegawai tetap dan pensiunan; dan/atau
• melakukan penyetoran dengan lebih dari 20 SSP atau bukti pemindahbukuan.

Pemotong yang sudah sekali menyampaikan SPT Masa melalui e-Bupot 21/26 tidak boleh kembali menggunakan formulir kertas pada masa pajak berikutnya ^[2].

Kaitannya dengan skema TER

Format bukti potong baru dirancang mengikuti perubahan cara penghitungan PPh 21 berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. Untuk pegawai tetap, bukti potong bulanan mencerminkan pemotongan dengan TER pada Januari sampai November, sedangkan bukti potong tahunan memuat penghitungan ulang dengan tarif Pasal 17 pada masa terakhir. Pemotong perlu memastikan kode objek pajak yang dipilih sesuai dengan jenis penerima penghasilan, misalnya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai.

Hal yang perlu diperhatikan

DJP juga mengingatkan sejumlah kondisi yang membuat SPT Masa dianggap tidak disampaikan, sehingga pemotong perlu memastikan seluruh bukti potong dan penyetoran sudah sesuai sebelum mengirim SPT ^[3].

Saran praktis

1. Daftarkan dan aktifkan akses e-Bupot 21/26 sejak awal tahun agar pelaporan masa Januari tidak terlambat.
2. Cocokkan identitas pegawai (NIK atau NPWP) sebelum membuat bukti potong.
3. Rekonsiliasi jumlah setoran dengan total PPh 21 yang dipotong setiap masa untuk menghindari selisih.

Sumber

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024
2. DDTCNews, Perdirjen baru, pemotong PPh 21 pakai e-Bupot 21/26 mulai Januari 2024
3. DDTCNews, Soal PER-2/PJ/2024 dan e-Bupot 21/26, DJP rilis keterangan resmi