PPN DTP Rumah Dilanjutkan pada 2022 dengan Besaran 50% dan 25%
Kementerian Keuangan melanjutkan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan melalui PMK 6/PMK.010/2022 yang ditetapkan pada 2 Februari 2022 dan diumumkan pada 8 Februari 2022 [1][2]. Besarnya dikurangi secara bertahap (tapering) menjadi separuh dari insentif tahun 2021.
Besaran insentif
- 50% dari PPN terutang untuk rumah dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar.
- 25% dari PPN terutang untuk rumah dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai Rp5 miliar [2][3].
Sebagai pembanding, pada 2021 insentif diberikan 100% untuk rumah sampai Rp2 miliar dan 50% untuk rumah Rp2–5 miliar.
Syarat utama
- Objeknya rumah tapak atau unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.
- Penyerahan terjadi melalui akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris, disertai berita acara serah terima, pada 1 Januari–30 September 2022.
- Rumah pertama kali diserahkan oleh PKP pengembang dan belum pernah dipindahtangankan.
- Satu orang pribadi untuk satu unit; pembeli yang sudah memanfaatkan insentif 2021 tetap boleh memanfaatkannya kembali pada 2022.
- PKP penjual wajib mendaftarkan unitnya melalui aplikasi kementerian yang membidangi perumahan dan/atau BP Tapera paling lambat 31 Maret 2022 [2].
Saran praktis
Pembeli sebaiknya meminta kepastian tertulis dari pengembang bahwa unit telah terdaftar dan dapat diserahterimakan sebelum 30 September 2022, karena keterlambatan serah terima berarti insentif hilang. Pengembang perlu memastikan faktur pajak dan laporan realisasi PPN DTP dibuat tepat waktu agar fasilitas tidak dikoreksi saat pemeriksaan.