PMK 4/2026, PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah saat Lebaran
Menjelang mudik Idulfitri 1447 H, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 4 Tahun 2026 yang menanggung PPN atas jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Fasilitas mulai dapat dimanfaatkan sejak 10 Februari 2026 [1][3].
Periode yang berlaku
Fasilitas hanya berlaku bila dua syarat waktu terpenuhi sekaligus:
- Tanggal pembelian tiket: 10 Februari sampai 29 Maret 2026.
- Tanggal penerbangan: 14 Maret sampai 29 Maret 2026 [1][2].
Tiket yang dibeli dalam periode tersebut tetapi digunakan untuk terbang di luar rentang penerbangan tidak mendapat fasilitas.
Komponen yang ditanggung
PPN DTP sebesar 100% diberikan atas komponen tarif dasar (base fare) dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge). Layanan tambahan seperti bagasi ekstra dan pemilihan kursi tetap dikenai PPN sesuai ketentuan umum. Fasilitas hanya untuk penerbangan domestik kelas ekonomi [2].
Arti PPN ditanggung pemerintah
PPN DTP berarti PPN tetap terutang secara hukum, tetapi pembayarannya ditanggung pemerintah. Bagi penumpang, hasilnya adalah harga tiket yang lebih rendah dibanding tanpa fasilitas, karena komponen PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge tidak lagi dibebankan. Fasilitas ini bersifat sementara dan dirancang untuk meringankan biaya perjalanan selama musim mudik, ketika permintaan tiket dan harga cenderung naik.
Contoh penerapan
Penumpang yang membeli tiket pada 15 Februari 2026 untuk penerbangan 20 Maret 2026 memenuhi kedua syarat waktu, sehingga PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge-nya ditanggung pemerintah. Sebaliknya, tiket yang dibeli pada tanggal yang sama untuk penerbangan 5 April 2026 tidak mendapat fasilitas karena tanggal terbangnya di luar periode.
Kewajiban maskapai
Maskapai sebagai PKP tetap wajib membuat faktur pajak atau dokumen yang dipersamakan, melaporkannya dalam SPT Masa PPN, dan menyampaikan laporan realisasi paling lambat 31 Mei 2026 [2].
Saran praktis
- Bagi perusahaan yang menanggung perjalanan dinas, perhatikan bahwa PPN DTP tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.
- Simpan tiket elektronik yang mencantumkan keterangan PPN DTP sebagai bukti biaya.
- Bagi agen perjalanan, pastikan komponen layanan tambahan dipisahkan dalam tagihan karena perlakuan PPN-nya berbeda.