18 artikel tentang COVID-19, dari yang terbaru hingga terlama, masing-masing dirangkum dengan sumber resmi.
PMK 3/PMK.03/2022 melanjutkan tiga insentif hingga Juni 2022, yaitu pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%, dan PPh final DTP jasa konstruksi P3-TGAI. PPh 21 DTP tidak dilanjutkan.
1 menit baca
PMK 102/2021 menanggung PPN atas sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran untuk masa Agustus sampai Oktober 2021, baik toko mandiri maupun gerai di mal dan pasar.
2 menit baca
PMK 82/2021 memperpanjang lima insentif pajak, termasuk PPh 21 DTP untuk karyawan di 1.189 bidang usaha dan pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 50%, hingga masa pajak Desember 2021.
1 menit baca
PMK 20/2021 memberi PPnBM ditanggung pemerintah untuk mobil berkapasitas mesin hingga 1.500 cc dengan kandungan lokal tertentu, untuk mendorong permintaan selama pandemi.
1 menit baca
PMK 21/2021 memberi PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun baru, 100% untuk harga sampai Rp2 miliar dan 50% untuk harga Rp2–5 miliar.
1 menit baca
PMK 9/2021 memperpanjang insentif PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan restitusi PPN dipercepat hingga masa pajak Juni 2021.
1 menit baca
Rangkuman kebijakan pajak sepanjang 2020, dari insentif COVID-19, penurunan tarif PPh badan, PPN digital, hingga UU Cipta Kerja dan UU Bea Meterai.
1 menit baca
Pemerintah menyalurkan hibah pariwisata Rp3,3 triliun untuk daerah yang penerimaan pajak hotel dan restorannya anjlok. Bali memperoleh sekitar Rp1,1 triliun atau 33,9% dari total.
2 menit baca
Pemerintah menaikkan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dari 30% menjadi 50% untuk wajib pajak di 1.013 bidang usaha, perusahaan KITE, dan kawasan berikat hingga Desember 2020.
1 menit baca
PMK 86/2020 memperpanjang masa berlaku insentif pajak COVID-19 hingga masa pajak Desember 2020 dan memperluas sektor penerimanya.
1 menit baca
PP 29/2020 memberi lima fasilitas PPh, mulai dari tambahan pengurangan penghasilan neto 30% bagi produsen alat kesehatan hingga PPh 0% atas honorarium tenaga kesehatan.
2 menit baca
DPR menyetujui Perppu 1/2020 menjadi undang-undang. UU 2/2020 memberi kepastian hukum bagi penurunan tarif PPh badan dan pemajakan transaksi elektronik.
1 menit baca
Pemerintah daerah di Bali memberi kelonggaran pajak hotel dan restoran selama pandemi. Bentuknya beragam, mulai dari penundaan jatuh tempo, cicilan, hingga penghapusan sanksi administrasi.
2 menit baca
PMK 44/2020 memperluas sektor penerima insentif pajak COVID-19 dan menambahkan fasilitas PPh final 0,5% ditanggung pemerintah bagi pelaku UMKM.
1 menit baca
PMK 28/2020 memberi fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah serta pembebasan PPh 21, PPh 22, dan PPh 23 atas barang dan jasa yang dibutuhkan untuk penanganan COVID-19.
2 menit baca
Perppu 1/2020 menurunkan tarif PPh badan menjadi 22% untuk 2020–2021 dan 20% mulai 2022, serta memperkenalkan pajak atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.
1 menit baca
Pemerintah memberi empat insentif pajak untuk menahan dampak pandemi: PPh 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30%, dan restitusi PPN dipercepat.
1 menit baca
DJP memberi kelonggaran penyampaian SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2019 hingga 30 April 2020 tanpa sanksi, seiring kebijakan pembatasan sosial akibat COVID-19.
1 menit baca
