PMK 136/2023, Implementasi Penuh NIK sebagai NPWP Diundur ke 1 Juli 2024
Menteri Keuangan menandatangani PMK Nomor 136 Tahun 2023 pada 8 Desember 2023, yang mengubah PMK 112/PMK.03/2022 tentang NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah [1][2]. Isi pokoknya: implementasi penuh NIK sebagai NPWP orang pribadi penduduk, serta NPWP 16 digit bagi orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah, diundur dari 1 Januari 2024 menjadi 1 Juli 2024.
Alasan penundaan
Penundaan disesuaikan dengan jadwal implementasi Coretax Administration System yang ditargetkan pada pertengahan 2024 [2]. Pemerintah juga ingin memberi waktu lebih bagi pihak lain, seperti instansi dan lembaga yang layanannya menggunakan NPWP, untuk menyesuaikan sistem mereka.
Apa artinya bagi wajib pajak?
- NPWP format 15 digit masih dapat digunakan untuk layanan administrasi perpajakan sampai implementasi penuh berlaku.
- Pemadanan NIK-NPWP tetap perlu dilakukan. Penundaan bukan alasan menunda pemadanan; justru waktu tambahan ini sebaiknya dimanfaatkan.
- Pemberi kerja dan PKP perlu memastikan data pegawai dan lawan transaksi sudah menggunakan identitas yang padan, karena bukti potong dan faktur pajak ke depan akan memakai NIK atau NPWP 16 digit.
Cara memadankan NIK dan NPWP
- Masuk ke DJP Online dengan NPWP dan kata sandi.
- Buka menu profil dan pilih pemutakhiran data.
- Masukkan NIK dan lakukan validasi.
- Setelah valid, NIK dapat digunakan untuk login.
Bila validasi gagal, biasanya terdapat perbedaan data dengan Dukcapil, misalnya nama atau tanggal lahir. Perbaiki data di Dukcapil atau hubungi kantor pajak.
Bagaimana dengan wajib pajak badan?
Bagi badan dan instansi pemerintah, perubahan utamanya adalah penggunaan NPWP 16 digit. Cabang tidak lagi diidentifikasi dengan NPWP cabang tersendiri, melainkan dengan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU). Perusahaan dengan banyak cabang perlu memastikan setiap lokasi usaha sudah terdaftar dengan benar.
Saran praktis
Lakukan pemeriksaan menyeluruh atas data identitas: diri sendiri, pasangan dan tanggungan, pegawai, serta vendor. Untuk perusahaan, catat NPWP 16 digit dan NITKU tiap cabang. Persiapan sekarang mencegah hambatan administrasi saat sistem baru berlaku.