PMK 10/2025, PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk Pekerja Sektor Padat Karya

Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi 2025, pemerintah menerbitkan PMK 10 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah (DTP). Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 4 Februari 2025 serta berlaku untuk masa pajak Januari sampai Desember 2025 ^[1][2].

Sektor yang berhak

Insentif hanya diberikan kepada pegawai pada pemberi kerja yang bergerak di ^[2]:

1. Industri alas kaki;
2. Industri tekstil dan pakaian jadi;
3. Industri furnitur;
4. Industri kulit dan barang dari kulit.

Kesesuaian sektor ditentukan berdasarkan kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) pemberi kerja yang terdaftar di administrasi DJP.

Kriteria pegawai

Pegawai tetap ^[2]:

• memiliki NPWP dan/atau NIK yang terintegrasi dengan sistem DJP;
• menerima penghasilan bruto tetap dan teratur paling banyak Rp10 juta per bulan;
• tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain.

Pegawai tidak tetap ^[2]:

• memiliki NPWP dan/atau NIK terintegrasi;
• upah rata-rata paling banyak Rp500.000 per hari atau penghasilan paling banyak Rp10 juta per bulan;
• tidak menerima insentif PPh 21 DTP lain.

Cara kerjanya

PPh 21 yang seharusnya dipotong dari gaji tidak lagi dipotong, melainkan ditanggung pemerintah. Pegawai menerima gaji tanpa potongan PPh 21 untuk komponen yang memenuhi syarat, sementara pemberi kerja tetap wajib membuat bukti potong dan melaporkannya dalam SPT Masa PPh 21 ^[2].

Saran praktis bagi pemberi kerja

• Periksa KLU perusahaan di Coretax. Bila KLU tidak sesuai dengan kegiatan riil, insentif berisiko dikoreksi.
• Tandai pegawai yang memenuhi batas Rp10 juta setiap bulan; pegawai yang penghasilannya naik melewati batas tidak lagi berhak sejak bulan tersebut.
• Sampaikan insentif kepada pegawai secara tunai bersama gaji dan dokumentasikan pembayarannya.

Sumber

1. PMK Nomor 10 Tahun 2025
2. IKPI, Pekerja Bergaji di Bawah Rp10 Juta Dibebaskan PPh 21, Ini Kriterianya