UU HPP Disahkan, Inilah Perubahan Besar Perpajakan Indonesia
DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dalam rapat paripurna 7 Oktober 2021. Undang-undang ini kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 7 Tahun 2021 dan menjadi reformasi perpajakan terbesar sejak 2008 [1].
Enam klaster perubahan
1. KUP. NIK berfungsi sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi penduduk. Sanksi pemeriksaan dan keberatan disesuaikan.
2. PPh. Lapisan tarif baru: 5% untuk penghasilan sampai Rp60 juta (sebelumnya Rp50 juta) dan 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar. Tarif PPh badan tetap 22%. Natura menjadi objek pajak bagi penerima.
3. PPN. Tarif naik menjadi 11% mulai 1 April 2022 dan paling lambat 12% pada 1 Januari 2025. Sejumlah fasilitas pembebasan diubah menjadi fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dengan kriteria lebih ketat.
4. Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Kesempatan mengungkap harta yang belum dilaporkan pada 1 Januari–30 Juni 2022.
5. Pajak karbon. Diperkenalkan dengan tarif paling rendah Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen.
6. Cukai. Penambahan atau pengurangan barang kena cukai cukup ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Apa yang perlu disiapkan?
Perusahaan perlu menyiapkan sistem untuk tarif PPN baru dan menghitung ulang kebijakan imbalan kerja dalam bentuk natura. Individu berpenghasilan tinggi perlu memperhitungkan lapisan tarif 35%. Pemilik harta yang belum dilaporkan sebaiknya menimbang PPS sebelum batas waktunya.