PMK 23/2020, Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak COVID-19
Menghadapi dampak ekonomi pandemi COVID-19, Menteri Keuangan menerbitkan PMK 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Insentif awalnya ditujukan bagi industri pengolahan dengan klasifikasi lapangan usaha (KLU) tertentu [1].
Empat insentif utama
1. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP). Karyawan dengan penghasilan bruto tetap setahun tidak lebih dari Rp200 juta menerima gaji tanpa potongan PPh 21, karena pajaknya ditanggung pemerintah dan dibayarkan tunai oleh pemberi kerja.
2. Pembebasan PPh Pasal 22 impor. Perusahaan dengan KLU tertentu, perusahaan KITE, dan kawasan berikat dibebaskan dari pemungutan PPh 22 saat impor.
3. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%. Angsuran bulanan PPh badan dikurangi untuk menjaga arus kas.
4. Restitusi PPN dipercepat. PKP tertentu dengan nilai lebih bayar sampai Rp5 miliar memperoleh pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan penuh.
Insentif tidak otomatis
Wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan atau permohonan melalui situs DJP agar fasilitas dapat digunakan. Pemberi kerja juga wajib membuat laporan realisasi PPh 21 DTP setiap bulan.
Langkah praktis
- Cek apakah KLU perusahaan Anda masuk daftar lampiran PMK.
- Ajukan pemberitahuan secepatnya, karena insentif berlaku sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan.
- Pastikan karyawan penerima PPh 21 DTP memiliki NPWP.