PP 55/2022 Terbit, Aturan PPh UMKM dan Natura Disesuaikan dengan UU HPP

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 20 Desember 2022 ^[1]. PP ini merupakan aturan pelaksana UU HPP di bidang PPh dan menggantikan sejumlah PP sebelumnya, termasuk PP 23/2018 tentang PPh final UMKM.

Lima pokok pengaturan

1. Kriteria keahlian tertentu dan pengenaan PPh bagi warga negara asing.
2. Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, biaya yang dapat dikurangkan, penyusutan/amortisasi, imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, instrumen pencegahan penghindaran pajak, dan perjanjian perpajakan internasional.
3. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yang dikecualikan dari objek PPh.
4. PPh atas penghasilan usaha wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (UMKM).
5. Penurunan tarif PPh bagi wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka ^[2].

PPh final UMKM

Tarif PPh final tetap 0,5% dari omzet bagi wajib pajak dengan peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar setahun. Bagi wajib pajak orang pribadi, omzet sampai Rp500 juta setahun tidak dikenai PPh ^[2]. Jangka waktu pemanfaatan tarif final tetap dibatasi: 7 tahun untuk orang pribadi, 4 tahun untuk CV, firma, dan koperasi, serta 3 tahun untuk PT ^[2].

Natura dan kenikmatan

Perlakuan natura sebagai penghasilan bagi penerima berlaku sejak tahun pajak 2022. Namun, kewajiban pemberi kerja memotong PPh atas natura baru berlaku untuk natura yang diterima sejak 1 Januari 2023. Natura yang diterima selama 2022 dan belum dipotong pajaknya harus dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh penerima dalam SPT Tahunan 2022 ^[3][4].

Saran praktis

Pelaku UMKM orang pribadi perlu memisahkan pencatatan omzet per tahun agar batas Rp500 juta tidak dikenai pajak dapat diterapkan dengan benar, dan menghitung kapan masa tujuh tahun tarif final berakhir. Perusahaan sebaiknya mendata fasilitas yang diberikan kepada pegawai sepanjang 2022, menginformasikan potensi kewajiban pelaporan kepada karyawan, dan menyiapkan sistem penggajian untuk pemotongan PPh atas natura sesuai aturan teknis yang akan terbit.

Sumber

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
2. DJP, Pembaruan Ketentuan Pajak UMKM dalam PP 55/2022
3. DJP, Teruntuk Pemberi dan Penerima Natura/Kenikmatan, Perhatikan Hal Berikut
4. DDTCNews, Mulai 2023, Pemberi Kerja Wajib Potong Pajak Penghasilan atas Natura