PMK 6/2021, Aturan PPN dan PPh atas Pulsa, Token Listrik, dan Voucer

PMK 6/PMK.03/2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer mulai berlaku pada 1 Februari 2021. Peraturan ini sempat ramai dibicarakan, tetapi DJP menegaskan tidak ada jenis pajak atau objek pajak baru ^[1][2].

Pulsa dan kartu perdana

PPN dipungut berjenjang dari operator ke distributor tingkat I, lalu ke distributor tingkat II (server). Setelah itu, pengecer tidak lagi memungut PPN atas penjualan kepada konsumen akhir ^[2]. Pengecer kecil tidak perlu membuat faktur pajak untuk setiap penjualan pulsa.

Token listrik

PPN tidak dikenakan atas nilai token listrik yang dibeli konsumen. PPN hanya dikenakan atas jasa yang diterima penjual token, berupa komisi atau selisih harga ^[2].

Voucer

Voucer diperlakukan sebagai alat pembayaran, sehingga nilai voucer tidak dikenai PPN. Yang dikenai PPN adalah jasa pemasaran atau penjualan voucer, berupa komisi atau selisih harga yang diterima agen ^[2][3]. Pengaturan ini mencegah PPN dipungut dua kali, saat voucer dibeli dan saat ditukarkan.

Ketentuan PPh

• PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dipungut atas penjualan pulsa dan kartu perdana oleh distributor tertentu.
• PPh Pasal 23 dipotong atas jasa pemasaran atau penjualan token listrik dan voucer.

Keduanya merupakan pembayaran di muka yang dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan penerima penghasilan ^[3].

Saran praktis

1. Distributor perlu memastikan posisinya dalam rantai distribusi, karena kewajiban memungut PPN berbeda antara tingkat I, tingkat II, dan pengecer.
2. Agen token dan voucer perlu memisahkan nilai token atau voucer dari komisi dalam pencatatan, karena hanya komisi yang menjadi dasar PPN.
3. Kumpulkan bukti pungut PPh 22 dan bukti potong PPh 23 untuk dikreditkan di SPT Tahunan.

Sumber

1. PMK Nomor 6/PMK.03/2021
2. DJP, Ada Apa dengan Pajak Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer?
3. DDTCNews, Simak Ini Penjelasan Resmi DJP soal PMK PPN dan PPh Penjualan Pulsa