PMK 66/2023, Daftar Natura yang Dikecualikan dan Batasan Nilainya
Menteri Keuangan menetapkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 pada 27 Juni 2023 sebagai aturan teknis perlakuan PPh atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan [1]. PMK ini menjawab pertanyaan yang menggantung sejak awal 2023: natura apa saja yang tetap bebas pajak, dan sejak kapan pemberi kerja wajib memotong PPh-nya.
Natura dan kenikmatan yang dikecualikan
Berikut ringkasan pengecualian beserta batasannya [2][3]:
- Makanan dan minuman untuk seluruh pegawai di tempat kerja: tanpa batasan nilai.
- Kupon makan bagi pegawai pemasaran, transportasi, dan dinas luar: maksimal Rp2 juta per bulan atau senilai yang disediakan di tempat kerja, mana yang lebih tinggi.
- Bingkisan hari raya keagamaan (Idulfitri, Natal, Nyepi, Waisak, Imlek, dan lainnya) yang diberikan kepada seluruh pegawai: tanpa batasan nilai.
- Bingkisan di luar hari raya: maksimal Rp3 juta per pegawai per tahun.
- Peralatan dan fasilitas kerja seperti komputer, telepon, dan internet: tanpa batasan nilai.
- Fasilitas kesehatan kerja: tanpa batasan nilai.
- Fasilitas olahraga: maksimal Rp1,5 juta per pegawai per tahun, tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif.
- Tempat tinggal komunal seperti mes atau asrama: tanpa batasan nilai; tempat tinggal perorangan: maksimal Rp2 juta per bulan.
- Natura di daerah tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak, seperti sarana tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, ibadah, dan transportasi di lokasi kerja terpencil.
Nilai yang melebihi batasan menjadi penghasilan bagi pegawai.
Mulai kapan dipotong?
Pemberi kerja wajib memotong PPh Pasal 21 atas natura dan kenikmatan yang menjadi objek pajak mulai 1 Juli 2023. Untuk natura yang diterima Januari hingga Juni 2023, PPh tidak dipotong oleh pemberi kerja, tetapi pegawai menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri dalam SPT Tahunan 2023 [2].
Saran praktis
- Petakan setiap fasilitas pegawai ke kategori pengecualian di atas dan catat nilainya per pegawai.
- Perbarui sistem payroll agar natura objek pajak masuk ke dasar pemotongan PPh 21 mulai Juli 2023.
- Informasikan kepada pegawai, terutama manajemen, bahwa natura semester pertama 2023 perlu diperhitungkan sendiri di SPT Tahunan.
- Simpan bukti biaya natura karena kini dapat dibiayakan oleh perusahaan sepanjang memenuhi ketentuan.