Sri Mulyani Pastikan PPN 12 Persen Berlaku 2025 Sesuai UU HPP
Kepastian soal kenaikan tarif PPN kembali menjadi sorotan pada pertengahan November 2024. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada 13 November 2024, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% telah diatur dalam undang-undang dan pemerintah perlu mempersiapkan pelaksanaannya dengan penjelasan yang baik kepada masyarakat [2].
Amanat UU HPP
UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap: dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, kemudian menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025 [1]. Dengan demikian, kenaikan ke 12% bukan kebijakan baru, melainkan tahap kedua yang sudah ditetapkan sejak 2021.
Dampak bagi PKP
Bagi pengusaha kena pajak, perubahan tarif berarti penyesuaian sistem penagihan, label harga, dan perjanjian dengan pelanggan. Transaksi yang melintasi pergantian tahun, misalnya uang muka yang diterima pada Desember 2024 untuk penyerahan Januari 2025, juga perlu dicermati karena tarif yang berlaku mengikuti saat terutangnya PPN.
Perdebatan sepanjang 2024
Sepanjang 2024, rencana ini mengalami tarik ulur [3]. Pada pertengahan tahun, pemerintah menyerahkan keputusan pelaksanaannya kepada pemerintahan baru. Setelah pergantian pemerintahan pada Oktober 2024, muncul berbagai kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap daya beli, sehingga publik menanti bentuk akhir kebijakan [3].
Mengapa isu ini sensitif?
PPN adalah pajak atas konsumsi yang pada akhirnya ditanggung konsumen akhir. Kenaikan satu poin persentase tarif dapat memengaruhi harga hampir semua barang dan jasa yang dikenai PPN. Karena itu, kebijakan ini dikhawatirkan menekan daya beli kelas menengah, sementara di sisi lain pemerintah membutuhkan penerimaan untuk menjaga kesehatan APBN.
Barang dan jasa yang tetap dibebaskan
UU HPP juga mempertahankan fasilitas pembebasan PPN untuk sejumlah barang dan jasa tertentu, seperti kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa angkutan umum [1]. Kenaikan tarif tidak mengubah status fasilitas tersebut.
Saran praktis
- PKP sebaiknya mulai menyiapkan pembaruan sistem faktur dan harga jual untuk mengantisipasi perubahan tarif per 1 Januari 2025.
- Tinjau kontrak jangka panjang yang mencantumkan harga termasuk PPN agar ada klausul penyesuaian tarif.
- Pantau aturan pelaksanaan yang akan diterbitkan karena teknis pengenaannya dapat berbeda dari asumsi awal.