Apa Itu Faktur Pajak? Pengertian, Isi, dan Sanksinya
Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) ketika menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Bagi pembeli yang juga PKP, faktur pajak yang sah menjadi dasar untuk mengkreditkan pajak masukan.
Dasar hukum
Kewajiban membuat faktur pajak diatur dalam Pasal 13 UU PPN, sedangkan sanksi administrasinya ada dalam UU KUP [3]. Bentuk dan tata cara pengisian dalam era Coretax mengikuti PER-11/PJ/2025 yang berlaku sejak 22 Mei 2025 [2].
Cara kerja dan contoh
PKP membuat faktur pajak elektronik melalui Coretax. Faktur memuat identitas penjual dan pembeli, jenis barang atau jasa, dasar pengenaan pajak (DPP), PPN, dan, bila ada, PPnBM, serta ditandatangani secara elektronik. Pembeli orang pribadi dicantumkan dengan NIK.
Contoh, PT A (PKP) menjual jasa kepada PT B (PKP). PT A membuat faktur pajak dan melaporkannya sebagai pajak keluaran. PT B mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan di SPT Masa PPN, sepanjang faktur lengkap dan berkaitan dengan usahanya.
Jumlah dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak bertambah menjadi 27 jenis menurut PER-11/PJ/2025 [1].
Hal yang perlu diperhatikan
- Faktur yang tidak dibuat tepat waktu, atau tidak diisi lengkap, dapat dikenai sanksi administrasi 1 persen dari DPP menurut UU KUP.
- Identitas pembeli yang salah dapat membuat pajak masukan pembeli ditolak.
- Hanya PKP yang boleh membuat faktur pajak. Pengusaha non-PKP yang menerbitkan faktur pajak berisiko dikenai sanksi.
- Simpan faktur dan dokumen pendukung sebagaimana jangka waktu penyimpanan dokumen pajak.