PMK 102/2021, PPN Sewa Toko dan Kios Ditanggung Pemerintah
Pembatasan kegiatan masyarakat pada pertengahan 2021 membuat banyak pedagang ritel kesulitan membayar sewa. Pemerintah merespons dengan PMK 102/PMK.010/2021 tentang PPN ditanggung pemerintah atas sewa ruangan atau bangunan kepada pedagang eceran. Aturan ini berlaku sejak 30 Juli 2021 [1][2].
Masa berlaku
PPN DTP diberikan atas sewa untuk masa Agustus sampai Oktober 2021, dengan faktur pajak yang dibuat pada masa Agustus sampai November 2021 [2][3].
Ruangan atau bangunan yang dicakup
- Toko atau gerai yang berdiri sendiri.
- Toko atau gerai yang berada di pusat perbelanjaan, kompleks komersial, fasilitas apartemen, hotel, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi publik, fasilitas perkantoran, atau pasar [2].
Penyewanya harus pedagang eceran yang menjual barang kepada konsumen akhir.
Syarat administrasi bagi pemilik
Insentif tidak diberikan bila PKP pemilik ruangan tidak membuat faktur pajak atau tidak melaporkannya dalam SPT Masa PPN. Faktur pajak dibuat dengan kode transaksi 07, mencantumkan keterangan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK, serta keterangan sewa ruangan atau bangunan, lokasi, dan bulan sewa [2].
PKP juga wajib menyampaikan laporan realisasi PPN DTP.
Manfaatnya bagi pedagang
Dengan PPN 10% ditanggung pemerintah, penyewa hanya membayar harga sewa tanpa PPN. Bagi pedagang eceran yang bukan PKP, hal ini merupakan penghematan nyata karena PPN sewa tidak dapat dikreditkan.
Saran praktis
- Pemilik ruangan perlu memastikan setiap faktur sewa sesuai format yang disyaratkan. Kesalahan kode transaksi dapat membuat PPN ditagih kembali.
- Penyewa sebaiknya meminta salinan faktur pajak dan memastikan ruangan benar-benar dipakai untuk usaha eceran.
- Perhatikan masa sewa yang ditagihkan. Sewa di luar Agustus sampai Oktober 2021 tidak mendapat fasilitas.