Paket Stimulus Ekonomi 16 Desember 2024, Ini Insentif Pajaknya

Pada 16 Desember 2024, pemerintah mengumumkan Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan bersamaan dengan penjelasan rencana tarif PPN 12% ^[1]. Paket ini menyasar rumah tangga, pekerja, UMKM, dan industri. Berikut komponen yang berkaitan langsung dengan pajak.

UMKM: PPh final 0,5 persen diperpanjang

Wajib pajak orang pribadi UMKM yang jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,5% berakhir pada 2024 dapat terus menggunakannya hingga 2025 ^[1]. Sementara itu, UMKM orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai PPh final atas bagian omzet tersebut ^[2].

Pekerja: PPh 21 DTP di sektor padat karya

Pekerja dengan gaji sampai Rp10 juta per bulan di industri padat karya, yaitu tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur, mendapatkan PPh 21 ditanggung pemerintah ^[1]. Ketentuan teknisnya kemudian diatur dalam PMK 10/2025 ^[4].

Perumahan: PPN DTP sepanjang 2025

Insentif PPN DTP rumah dengan harga jual sampai Rp5 miliar dilanjutkan: 100% untuk Januari sampai Juni 2025 dan 50% untuk Juli sampai Desember 2025, atas bagian DPP sampai Rp2 miliar ^[1][2].

Kendaraan listrik dan hibrida

Paket ini juga memuat insentif PPN DTP dan PPnBM DTP untuk kendaraan listrik tertentu, serta PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hibrida ^[2].

PPN DTP 1 persen untuk barang tertentu

Agar harga sejumlah kebutuhan pokok tidak terdampak kenaikan tarif, pemerintah mengumumkan PPN DTP 1% atas barang tertentu, antara lain minyak goreng rakyat, tepung terigu, dan gula industri ^[3].

Dikaitkan dengan kebijakan PPN

Sebagian insentif dalam paket ini dirancang untuk meredam dampak rencana kenaikan tarif PPN. Namun pada 31 Desember 2024, pemerintah memutuskan tarif 12% secara efektif hanya untuk barang mewah. Meski demikian, sebagian besar insentif lain dalam paket ini tetap dijalankan pada 2025 ^[2].

Insentif nonpajak

Paket juga mencakup bantuan pangan, diskon listrik 50% untuk pelanggan daya sampai 2.200 VA pada Januari dan Februari 2025, subsidi bunga revitalisasi mesin industri padat karya, serta bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja ^[2].

Saran praktis

1. UMKM orang pribadi yang masa PPh final-nya habis pada 2024 sebaiknya tetap menyiapkan pembukuan sederhana sebagai antisipasi peralihan ke tarif umum.
2. Perusahaan padat karya perlu memeriksa klasifikasi lapangan usaha (KLU) agar karyawannya berhak atas PPh 21 DTP.
3. Pembeli rumah dapat memanfaatkan periode Januari sampai Juni 2025 untuk insentif penuh.

Sumber

1. IKPI, Paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan
2. DDTCNews, Paket stimulus yang tetap berlaku meski PPN batal naik
3. Investortrust, Ada stimulus PPN DTP 1%, cek barang yang menikmati DTP
4. DJP, PMK 10/2025: PPh Pasal 21 DTP, stimulus untuk industri padat karya