Kapan Wajib PKP dan Cara Membuat Faktur Pajak di Coretax

Pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak wajib memungut PPN, tetapi hanya setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Banyak pelaku usaha baru menyadari kewajiban ini ketika pelanggan korporat meminta faktur pajak.

Kapan wajib dikukuhkan sebagai PKP

Pengusaha kecil adalah pengusaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku, sesuai PMK 197/PMK.03/2013. Begitu peredaran bruto melewati angka itu, pengusaha harus dikukuhkan sebagai PKP ^[1]. Pelaporan untuk pengukuhan dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan terlewatinya batas tersebut ^[1].

Ada tiga jalur menjadi PKP:

1. Wajib: peredaran bruto melewati Rp4,8 miliar.
2. Sukarela: omzet di bawah Rp4,8 miliar, tetapi pengusaha memilih dikukuhkan, misalnya karena mitra usahanya mewajibkan faktur pajak.
3. Secara jabatan: ditetapkan DJP setelah pengawasan atau pemeriksaan.

Pertimbangkan konsekuensi sebelum memilih jalur sukarela: Anda wajib memungut dan melaporkan PPN setiap bulan, menyelenggarakan pembukuan yang rapi, dan tunduk pada sanksi atas keterlambatan faktur dan SPT Masa PPN.

Alur membuat faktur pajak keluaran di Coretax

1. Pastikan data PKP Anda aktif dan profil usaha lengkap, termasuk NITKU untuk setiap lokasi usaha.
2. Pastikan penanda tangan (pengurus atau yang diberi kuasa) sudah memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP yang berlaku.
3. Masuk ke Coretax dan pilih menu e-Faktur untuk membuat faktur pajak keluaran.
4. Isi data pembeli: NPWP 16 digit bagi pembeli ber-NPWP, atau NIK bagi pembeli orang pribadi.
5. Isi rincian barang atau jasa, harga, dan jenis transaksi. Untuk barang non-mewah, DPP nilai lain 11/12 dicantumkan sesuai PMK 131/2024.
6. Periksa pajak keluaran yang terhitung, lalu unggah dan tandatangani faktur secara elektronik.
7. Unduh faktur berstatus disetujui dan kirimkan ke pembeli. Faktur ini kemudian terhubung otomatis ke SPT Masa PPN Anda.

Pelajari tampilan menu pada versi Coretax yang berjalan saat Anda bekerja, karena fitur dapat disesuaikan DJP dari waktu ke waktu.

Kesalahan yang sering terjadi

• Faktur terlambat atau tidak dibuat: dapat dikenai sanksi administrasi atas penerbitan faktur yang tidak tepat waktu.
• Salah identitas pembeli: pajak masukan pembeli ditolak, dan penjual diminta mengganti faktur.
• PPN tidak dipisahkan di kontrak: pelanggan menganggap harga sudah termasuk PPN sehingga margin tergerus.

Mengurus pengukuhan

Pengajuan pengukuhan PKP dilakukan secara daring melalui Coretax, dengan dokumen pendukung berupa bukti kegiatan usaha (kontrak, izin usaha, atau bukti tempat usaha). Setelah disetujui, Anda menerima surat pengukuhan PKP. Proses dapat melibatkan verifikasi lapangan oleh KPP.

Saran praktis

Pantau omzet kumulatif setiap bulan terhadap batas Rp4,8 miliar, bukan hanya di akhir tahun. Pada saat omzet mendekati 80% dari batas, siapkan harga dan kontrak yang memperhitungkan PPN, serta siapkan sertifikat elektronik penanda tangan faktur. Dengan begitu pengukuhan tidak menjadi mendadak.

Sumber

1. Syarat menjadi PKP
2. Direktorat Jenderal Pajak
3. PMK 131 Tahun 2024