Apa Itu PKP? Pengertian, Syarat Rp4,8 Miliar, dan Kewajibannya

PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang telah dikukuhkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang atau jasa kena pajak yang diserahkannya, lalu menyetor dan melaporkannya ^[1].

Dasar hukum

UU PPN mewajibkan pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak untuk melaporkan usahanya guna dikukuhkan sebagai PKP. Batas pengusaha kecil Rp4,8 miliar peredaran bruto setahun ditetapkan dalam PMK 197/PMK.03/2013 ^[2].

Cara kerja dan contoh

Ada tiga jalur pengukuhan ^[1]:

1. Wajib, bila peredaran bruto dalam satu tahun buku melewati Rp4,8 miliar. Pengusaha melaporkan usahanya paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas terlewati.
2. Sukarela, bila omzet di bawah batas tetapi pengusaha memilih dikukuhkan, misalnya karena pelanggan korporat meminta faktur pajak.
3. Secara jabatan, bila DJP mengukuhkan setelah pengawasan atau pemeriksaan.

Contoh, sebuah toko dengan omzet kumulatif Rp4,9 miliar pada September wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir Oktober. Sejak dikukuhkan, setiap penjualan kena pajak disertai faktur pajak dan PPN-nya dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

Hal yang perlu diperhatikan

• Status PKP membawa kewajiban bulanan, yaitu pembuatan faktur pajak, pembukuan yang rapi, dan SPT Masa PPN, termasuk saat tidak ada transaksi.
• Sebagai imbalan, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan sepanjang syaratnya terpenuhi.
• Pengusaha kecil yang tidak dikukuhkan tidak memungut PPN, tetapi tetap berkewajiban atas PPh.
• Pertimbangkan beban administrasi sebelum memilih jalur sukarela, karena pencabutan status juga memerlukan prosedur.

Sumber

1. Syarat menjadi PKP
2. PMK 197/PMK.03/2013 dan UU PPN
3. Direktorat Jenderal Pajak