Coretax Tersendat, DJP Buka Kembali e-Faktur Desktop untuk Seluruh PKP
Enam pekan setelah Coretax berlaku, kendala penerbitan faktur pajak masih banyak dikeluhkan. DJP pun mengambil langkah relaksasi bertahap dengan membuka kembali aplikasi e-Faktur Desktop sebagai kanal pendamping.
Tahap pertama: PKP bervolume besar
Melalui KEP-24/PJ/2025, PKP yang menerbitkan sedikitnya 10.000 faktur pajak per bulan dapat memilih menggunakan e-Faktur Desktop atau Coretax. Pembukaan layanan ini diumumkan DJP pada 10 Februari 2025, dengan daftar awal sekitar 790 PKP. Penggunaannya bersifat pilihan, bukan kewajiban [1].
Tahap kedua: seluruh PKP
Dua hari kemudian, DJP menerbitkan KEP-54/PJ/2025 yang memperluas relaksasi: mulai 12 Februari 2025 seluruh PKP dapat kembali membuat faktur pajak melalui e-Faktur Client Desktop maupun e-Faktur Host-to-Host [2][3].
Yang tetap harus lewat Coretax
e-Faktur hanya berfungsi sebagai kanal tambahan untuk pembuatan faktur. Pelaporan SPT Masa PPN tetap dilakukan melalui Coretax [2]. Pada periode yang sama, DJP dan Komisi XI DPR juga menyepakati bahwa implementasi Coretax berjalan berdampingan dengan sistem lama sambil terus disempurnakan [4].
Risiko yang perlu diwaspadai
Menggunakan dua kanal sekaligus membuka risiko data ganda atau tidak sinkron. Faktur yang dibuat di e-Faktur Desktop harus tetap tercermin dengan benar di Coretax agar dapat dikreditkan oleh pembeli dan terbawa ke SPT Masa PPN.
Saran praktis
- Pilih satu kanal utama per periode dan hindari membuat faktur yang sama di dua aplikasi.
- Lakukan rekonsiliasi berkala antara faktur di e-Faktur Desktop, data di Coretax, dan buku penjualan.
- Pastikan sertifikat elektronik dan nomor seri faktur pada aplikasi lama masih valid sebelum dipakai kembali.